Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri mengimbau kepala daerah untuk melarang warga melakukan buka puasa bersama serta halal bihalal.
Arahan itu dituangkan dalam Surat Edaran No 800/2794/SJ yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 4 Mei 2021. Larangan ini dilakukan untuk mencegah adanya kerumunan yang dapat menjadi sarana penularan virus korona.
"Mencermati kenaikan kasus covid-19 khususnya pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 lalu beserta pada libur Natal dan Tahun Baru 2021 maka perlu diantisipasi pelaksanaan kegiatan selama Ramadan 1442 H/2020 menjelang perayaan, saat, dan setelah Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2020," kata Tito dalam surat tersebut.
Baca juga: Anies: Hindari Bukber Hingga Kumpul Keluarga Besar
Langkah antisipasi yang dilakukan oleh para kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota yakni melakukan kegiatan buka puasa bersama tidak melebihi lima orang keluarga inti.
"Menginstruksikan kepada ASN/pejabat di daerah dilarang melakukan open house/halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2020," tuturnya.(OL-5)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved