DPR: Perubahan OPM ke KKB Menyuburkan Kekerasan

ANGGOTA Komisi I DPR RI Hasanuddin menilai perubahan nama kelompok separatis di Papua oleh pemerintah justru menyuburkan kekerasan itu sendiri. Sebelumnya kelompok ini diberi nama Organisasi Papua Merdeka (OPM), kemudian diubah menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kelompok separatis ini memang sejak dulu ingin merdeka. Apalagi, mereka juga punya kenangan trauma yang cukup lama di era Orde Baru. "Ada trauma yang dalam pada masyarakat Papua di era Orba tanpa memperhatikan HAM.  Ada 11 kali operasi militer yang pernah dilakukan. Inilah yang menimbulkan trauma masyarakat Papua,” kata Hasanuddin kepada pers, baru-baru ini di Jakarta.

Hasanuddin bercerita, ketika dirinya masih menjabat ajudan Presiden Habibie, pernah diminta untuk mengundang 100 tokoh Papua ke Jakarta. Terjadi perdebatan dalam pertemuan tersebut.

Para tokoh Papua ini minta referendum, karena ada keinginan lepas dari NKRI. Akhirnya, ketika itu diambil kebijakan berupa pemberian Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Lalu, digelontorkanlah anggaran besar ke Papua.

Namun, kata politikus PDI-Perjuangan itu, anggaran Otsus hanya dinikmati kaum elit Papua. Anggaran seperti tak mengalir ke lapisan rakyat paling bawah.

"Masyarakat di bawah tetap sulit mendapatkan ubi jalar, sulit mendapatkan akses kesehatan, dan pendidikan juga tidak tersentuh," ungkapnya lebih lanjut.

Ia menyesalkan mengapa istilah OPM diubah menjadu KKB. Dalam pandangannya KKB hanyalah kelompok kriminal biasa.

Padahal, lanjut Hasanuddin, mereka yang kebetulan tertangkap selalu menyuarakan Papua merdeka. Mereka tidak sekadar melakukan kriminal biasa.

Menurut Hasanudddin, ada keinginan besar di balik setiap aksi kriminalnya selama ini. Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Bila ada salah satu kelompok ini tertangkap, mereka lalu ditahan karena alasan kriminalitas.

Tampak sekali, sambung legislator Jawa Barat IX ini, ada penanganan yang tidak menyentuh akarnya. Ini bukan masalah kriminal, melainkan kedaulatan. Paradigma penanganannya pun harus diubah.

"Yang saya sesalkan, OPM berubah menjadi KKB. Ini, kan, sekadar kelompok kriminal. Merek berbuat kriminal lalu ditahan selesai. Padahal, di masa OPM, mereka yang tertangkap tetap saja ingin merdeka. Mereka tidak sekadar berkelompok untuk berbuat jahat. Justru dii masa KKB, kelompok bersenjata ini semakin besar," kilahnya.

Menurut Hasanuddin, kelompok bersenjata di Papua justru semakin bagus persenjataannya. Mereka mendapatkannya dari hasil selundupan atau rampasan.

"Kelompok ini memiliki tiga bagian penting, yaitu kampanye politik di dalam negeri untuk meminta dukungan ASN dan TNI/Polri. Kampanye politik luar negeri yang menyuarakan kemerdekaan Papua kepada kedutaan-kedutaan asing. Dan bagian terakhir, kekuatan senjata," jelasnya.

"Bagaimana pun mereka adalah saudara kita. Ini tanggung jawab kita bersama menyelesaikan masalah Papua," imbuh Hasanuddin. (RO/OL-09)