Senin 03 Mei 2021, 08:43 WIB

DPR: Perubahan OPM ke KKB Menyuburkan Kekerasan

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR: Perubahan OPM ke KKB Menyuburkan Kekerasan

Ist/DPR
Anggota Komisi I DPR RI Hasanuddin.

 

ANGGOTA Komisi I DPR RI Hasanuddin menilai perubahan nama kelompok separatis di Papua oleh pemerintah justru menyuburkan kekerasan itu sendiri. Sebelumnya kelompok ini diberi nama Organisasi Papua Merdeka (OPM), kemudian diubah menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kelompok separatis ini memang sejak dulu ingin merdeka. Apalagi, mereka juga punya kenangan trauma yang cukup lama di era Orde Baru. "Ada trauma yang dalam pada masyarakat Papua di era Orba tanpa memperhatikan HAM.  Ada 11 kali operasi militer yang pernah dilakukan. Inilah yang menimbulkan trauma masyarakat Papua,” kata Hasanuddin kepada pers, baru-baru ini di Jakarta.

Hasanuddin bercerita, ketika dirinya masih menjabat ajudan Presiden Habibie, pernah diminta untuk mengundang 100 tokoh Papua ke Jakarta. Terjadi perdebatan dalam pertemuan tersebut.

Para tokoh Papua ini minta referendum, karena ada keinginan lepas dari NKRI. Akhirnya, ketika itu diambil kebijakan berupa pemberian Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Lalu, digelontorkanlah anggaran besar ke Papua.

Namun, kata politikus PDI-Perjuangan itu, anggaran Otsus hanya dinikmati kaum elit Papua. Anggaran seperti tak mengalir ke lapisan rakyat paling bawah.

"Masyarakat di bawah tetap sulit mendapatkan ubi jalar, sulit mendapatkan akses kesehatan, dan pendidikan juga tidak tersentuh," ungkapnya lebih lanjut.

Ia menyesalkan mengapa istilah OPM diubah menjadu KKB. Dalam pandangannya KKB hanyalah kelompok kriminal biasa.

Padahal, lanjut Hasanuddin, mereka yang kebetulan tertangkap selalu menyuarakan Papua merdeka. Mereka tidak sekadar melakukan kriminal biasa.

Menurut Hasanudddin, ada keinginan besar di balik setiap aksi kriminalnya selama ini. Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Bila ada salah satu kelompok ini tertangkap, mereka lalu ditahan karena alasan kriminalitas.

Tampak sekali, sambung legislator Jawa Barat IX ini, ada penanganan yang tidak menyentuh akarnya. Ini bukan masalah kriminal, melainkan kedaulatan. Paradigma penanganannya pun harus diubah.

"Yang saya sesalkan, OPM berubah menjadi KKB. Ini, kan, sekadar kelompok kriminal. Merek berbuat kriminal lalu ditahan selesai. Padahal, di masa OPM, mereka yang tertangkap tetap saja ingin merdeka. Mereka tidak sekadar berkelompok untuk berbuat jahat. Justru dii masa KKB, kelompok bersenjata ini semakin besar," kilahnya.

Menurut Hasanuddin, kelompok bersenjata di Papua justru semakin bagus persenjataannya. Mereka mendapatkannya dari hasil selundupan atau rampasan.

"Kelompok ini memiliki tiga bagian penting, yaitu kampanye politik di dalam negeri untuk meminta dukungan ASN dan TNI/Polri. Kampanye politik luar negeri yang menyuarakan kemerdekaan Papua kepada kedutaan-kedutaan asing. Dan bagian terakhir, kekuatan senjata," jelasnya.

"Bagaimana pun mereka adalah saudara kita. Ini tanggung jawab kita bersama menyelesaikan masalah Papua," imbuh Hasanuddin. (RO/OL-09)

Baca Juga

MI/M. irfan

100 Hari Kerja Jenderal Listyo Sigit Diapresiasi  

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 08 Mei 2021, 22:45 WIB
Menurut Dasco, 100 hari kepemimpinan Listyo Sigit telah menunjukkan transformasi kepolisian yang lebih maju dan modern, dengan...
dok/pribadi

Perppu No 1 Tahun 2020, Salah Satu Skenario Penyelamatan Negara

👤Media Indonesia 🕔Sabtu 08 Mei 2021, 21:35 WIB
Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu dilatarbelakangi situasi dan kondisi negara dalam keadaan darurat, karena harus menghadapi serangan...
Ist

85 WNA Tiongkok Masuk RI, Gus AMI: Pemerintah Harus Lebih Peka

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 08 Mei 2021, 18:54 WIB
Sebanyak 85 warga Tiongkok ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines (charter flight)...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kualitas Kompetisi Harus Ditingkatkan

Regulasi yang dibuat operator dan regulator harus bisa meningkatkan standar liga dan klub

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya