Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem sepakat mengusulkan agar ada gerakan pengiriman tunjangan hari raya (THR) dan zakat ke kampung halaman untuk membantu meringankan beban masyarakat kelas menengah dan bawah.
"Bagi masyarakat perkotaan bisa menggencarkan gerakan kirim THR dan salurkan zakat ke kampung halaman. Gerakan ini akan menolong masyarakat kelas menengah bawah di desa-desa. Selain itu, kita dorong Pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha UMKM," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di Jakarta, Jumat, ketika menggelar silaturahmi kebangsaan bersama Pimpinan DPP Partai NasDem.
Presiden PKS diterima oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh secara virtual, dan diterima langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate serta jajaran.
Ahmad Syaikhu memaparkan, dalam pertemuan tersebut kedua partai cukup serius membahas perkembangan terbaru penanganan pandemi COVID-19.
Saat ini ada muncul kembali tren kenaikan penularan di Indonesia. Syaikhu berharap tsunami COVID-19 di India dan Brazil harus menjadi pelajaran.
Baca juga: NasDem dan PKS Sepakat Tingkatkan Kualitas Demokrasi
"Kami memahami kebijakan Pemerintah untuk pelarangan mudik tahun ini. Memilih tidak mudik untuk menghindari keburukan harus lebih diutamakan pada saat pandemi ini," katanya pula.
Pelarangan mudik tentu akan berdampak buruk bagi roda perekonomian di daerah, daya beli masyarakat akan cenderung melemah.
"Masyarakat kelas menengah bawah dan pelaku UMKM di daerah akan terdampak," kata Syaikhu.
Karena itu, dia mengusulkan adanya gerakan pengiriman THR dan zakat ke kampung halaman sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tak lupa, PKS dalam pertemuan ini, juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala-402.
"Semoga para prajurit yang gugur mendapatkan pahala syahid dari Allah SWT. Ini juga sekaligus menjadi introspeksi bagi kita semua untuk memodernisasi alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajurit," ujarnya lagi.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate sepakat jika beban masyarakat menengah ke bawah akibat pandemi harus diringankan. Ia pun setuju usulan gerakan kirim THR dan zakat ke kampung halaman jadi gerakan bersama.
Baca juga: NasDem dan PKS Sepakat Tingkatkan Kualitas Demokrasi
"Tugas utama penanganan pandemi kita sepakati. Kita selamatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gerakan THR dan zakat ke kampung halaman bisa jadi gerakan bersama," kata Johnny.
Dalam Silaturahmi Kebangsaan ke Partai NasDem, Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman.
Kemudian, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua DPP Bidang Kesos Netty Prasetyani, Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, Ketua DPP Bidang TekinLH Mardani Ali Sera, Ketua DPP Bidang Kaderisasi Muhammad Said.
Berikutnya, Ketua DPP Bidang Tani dan Nelayan Riyono, Ketua DPP Bidang Kepanduan Yoyok, Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian, Wasekjen Moh Rozaq Asyhari, Wasekjen Sugeng Susilo, dan Staf Khusus Presiden PKS BS Wibowo.(OL-4)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved