Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem sepakat mengusulkan agar ada gerakan pengiriman tunjangan hari raya (THR) dan zakat ke kampung halaman untuk membantu meringankan beban masyarakat kelas menengah dan bawah.
"Bagi masyarakat perkotaan bisa menggencarkan gerakan kirim THR dan salurkan zakat ke kampung halaman. Gerakan ini akan menolong masyarakat kelas menengah bawah di desa-desa. Selain itu, kita dorong Pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha UMKM," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di Jakarta, Jumat, ketika menggelar silaturahmi kebangsaan bersama Pimpinan DPP Partai NasDem.
Presiden PKS diterima oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh secara virtual, dan diterima langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate serta jajaran.
Ahmad Syaikhu memaparkan, dalam pertemuan tersebut kedua partai cukup serius membahas perkembangan terbaru penanganan pandemi COVID-19.
Saat ini ada muncul kembali tren kenaikan penularan di Indonesia. Syaikhu berharap tsunami COVID-19 di India dan Brazil harus menjadi pelajaran.
Baca juga: NasDem dan PKS Sepakat Tingkatkan Kualitas Demokrasi
"Kami memahami kebijakan Pemerintah untuk pelarangan mudik tahun ini. Memilih tidak mudik untuk menghindari keburukan harus lebih diutamakan pada saat pandemi ini," katanya pula.
Pelarangan mudik tentu akan berdampak buruk bagi roda perekonomian di daerah, daya beli masyarakat akan cenderung melemah.
"Masyarakat kelas menengah bawah dan pelaku UMKM di daerah akan terdampak," kata Syaikhu.
Karena itu, dia mengusulkan adanya gerakan pengiriman THR dan zakat ke kampung halaman sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tak lupa, PKS dalam pertemuan ini, juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala-402.
"Semoga para prajurit yang gugur mendapatkan pahala syahid dari Allah SWT. Ini juga sekaligus menjadi introspeksi bagi kita semua untuk memodernisasi alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajurit," ujarnya lagi.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate sepakat jika beban masyarakat menengah ke bawah akibat pandemi harus diringankan. Ia pun setuju usulan gerakan kirim THR dan zakat ke kampung halaman jadi gerakan bersama.
Baca juga: NasDem dan PKS Sepakat Tingkatkan Kualitas Demokrasi
"Tugas utama penanganan pandemi kita sepakati. Kita selamatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gerakan THR dan zakat ke kampung halaman bisa jadi gerakan bersama," kata Johnny.
Dalam Silaturahmi Kebangsaan ke Partai NasDem, Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman.
Kemudian, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua DPP Bidang Kesos Netty Prasetyani, Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, Ketua DPP Bidang TekinLH Mardani Ali Sera, Ketua DPP Bidang Kaderisasi Muhammad Said.
Berikutnya, Ketua DPP Bidang Tani dan Nelayan Riyono, Ketua DPP Bidang Kepanduan Yoyok, Kepala Kantor Staf Presiden PKS Pipin Sopian, Wasekjen Moh Rozaq Asyhari, Wasekjen Sugeng Susilo, dan Staf Khusus Presiden PKS BS Wibowo.(OL-4)
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Kasus pembunuhan anak di Cilegon, Banten, dipicu motif ekonomi. Pelaku disebut terlilit utang setelah mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto.
Pelaku pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, ditangkap polisi ketika sedang beraksi melakukan pencurian di sebuah rumah mewah di Cilegon.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved