Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan terus mengawal dan mengawasi penanganan dampak bencana alam dan pemulihan kehidupan korban. Hal itu ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menemui korban gempa di Desa Majang Tengah, Krajan, Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Puan menjelaskan, DPR RI langsung berkomunikasi dengan pemerintah, BNPB, dan pihak terkait lainnya saat mendapat kabar terjadi gempa di Malang. Komunikasi itu berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat.
“Sampai sekarang pun DPR-RI masih terus memantau dan mengawasi perkembangan penanganan bencana” kata Puan, Kamis (29/4/2021).
Di lokasi tersebut, Puan berkeliling dan berdialog dengan warga korban gempa sambil melihat proses renovasi rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa.
Puan menemui warga korban gempa di Malang bersama Presiden Joko Widodo. Sebelum menemui korban gempa, Puan bersama Presiden Jokowi bersilaturahmi dengan keluarga awak kapal selam KRI Nanggala-402 di Surabaya, dan menemui petani pada panen raya di Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.
Gempa magnitudo 6,1 mengguncang Malang pada 10 April 2021. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, sebanyak 32 kecamatan terdampak gempa tersebut, dengan korban meninggal dunia dan korban luka-luka.
Selain itu, gempa juga menyebabkan 5.750 rumah rusak ringan, 3.894 rumah rusak sedang, dan 1.716 rumah rusak berat, serta lebih dari 300 unit fasilitas umum di Malang rusak akibat diguncang gempa tersebut.
“DPR RI akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk menghadirkan langkah-langkah yang jelas dan nyata untuk membantu Bapak Ibu sekalian,” ungkap Puan.
Politisi PDI Perjuangan itu mendukung langkah pembangunan 300 hunian sementara untuk warga korban gempa. Hunian sementara itu dibangun bertahap dan akan lebih layak dari pengungsian, serta lebih aman dari ancaman penyebaran Covid-19.
“Kami di DPR RI akan terus bekerja dalam kapasitas kami untuk memulihkan kehidupan Bapak Ibu sekalian,” ujar Puan, yang sempat berbincang dengan sejumlah warga korban gempa di lokasi tersebut.
Puan mengapresiasi semua pihak yang bergerak cepat dalam membantu para korban gempa Malang, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BNPB, BPBD, TNI, Kepolisian, dan semua pihak yang terlibat.
Puan menegaskan bahwa DPR RI akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi bencana secara keseluruhan.
Menurut Puan, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus merata di seluruh daerah, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur dan lain sebagainya.
“Karena Indonesia ini berada di dalam Ring of Fire. Jadi kita harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menghadapi bencana,” ujar Puan. (RO/OL-09)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Kantor Kemenag Jatim menggelar Rukyatul Hilal awal Ramadan 2026 menjelang sidang isbat awal puasa yang digelar Selasa (17/2), bertepatan dengan 29 Sya’ban 1447 H di 21 titik lokasi di Jawa Timur
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
Keberkahan Jawa Timur akan terwujud apabila seluruh masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved