Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENYAMBUT pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan digelar di Jakarta, hari ini Sabtu (24/4), anggota Komisi I DPR RI H.Sukamta,PhD, menyatakan berharap pertemuan pemimpin negara tersebut harus menciptakan perdamaian dan memberi jalan keluar untuk demokrasi di Myanmar.
"Ini forum yang sangat strategis, saya lihat para pemimpin negara ASEAN sudah kompak melihat krisis Myanmar saat ini sudah diluar batas, ada pelanggaran HAM berat dengan korban jiwa lebih dari 700 jiwa. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak ikut campur terhadap persoalan yang terjadi pada Myanmar yang merupakan anggota ASEAN. ASEAN bertanggung jawab untuk hentikan kekerasan dan pulihkan demokrasi," paparnya dalam keterangan resmi, Sabtu (24/4).
Wakil Ketua Fraksi PKS itu berharap KTT Asean dapat bersikap secara tegas dengan hasilkan keputusan yang dapat mencegah kondisi Myanmar semakin buruk. Jika situasi ini tidak segera ditangani bisa mengarah kepada perang saudara.
"Hal ini akan rawan adanya intervensi negara-negara besar yang akan membuat kawasan ASEAN menjadi tidak kondusif dan tidak stabil," katanya.
Sukamta lebih lanjut meminta KTT ASEAN perlu memberi tenggat waktu yang ketat kepada rezim kudeta yang illegitimate untuk menjalankan keputusan yang dihasilkan.
"Kabarnya pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan hadir. KTT harus beri batas waktu kepada rezim untuk penghentian segala bentuk kekerasan, membebaskan semua tahanan politik dan kembalikan kedaulatan sipil. KTT juga perlu membentuk tim panel untuk melakukan monitoring pelaksanaan keputusan," ungkapnya.
Sukamta yang juga menjabat Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini berharap KTT ASEAN bisa berjalan lancar dan sukses.
"Saya sampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi dan Bu Menlu Retno Marsudi yang telah menginisasi KTT ASEAN untuk bahas krisis Myanmar. Semoga perhelatan ini bisa berjalan lancar dan sukses, mampu hadirkan solusi bagi Myanmar," pungkasnya. (Cah/OL-09)
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved