Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
MENYAMBUT pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan digelar di Jakarta, hari ini Sabtu (24/4), anggota Komisi I DPR RI H.Sukamta,PhD, menyatakan berharap pertemuan pemimpin negara tersebut harus menciptakan perdamaian dan memberi jalan keluar untuk demokrasi di Myanmar.
"Ini forum yang sangat strategis, saya lihat para pemimpin negara ASEAN sudah kompak melihat krisis Myanmar saat ini sudah diluar batas, ada pelanggaran HAM berat dengan korban jiwa lebih dari 700 jiwa. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak ikut campur terhadap persoalan yang terjadi pada Myanmar yang merupakan anggota ASEAN. ASEAN bertanggung jawab untuk hentikan kekerasan dan pulihkan demokrasi," paparnya dalam keterangan resmi, Sabtu (24/4).
Wakil Ketua Fraksi PKS itu berharap KTT Asean dapat bersikap secara tegas dengan hasilkan keputusan yang dapat mencegah kondisi Myanmar semakin buruk. Jika situasi ini tidak segera ditangani bisa mengarah kepada perang saudara.
"Hal ini akan rawan adanya intervensi negara-negara besar yang akan membuat kawasan ASEAN menjadi tidak kondusif dan tidak stabil," katanya.
Sukamta lebih lanjut meminta KTT ASEAN perlu memberi tenggat waktu yang ketat kepada rezim kudeta yang illegitimate untuk menjalankan keputusan yang dihasilkan.
"Kabarnya pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan hadir. KTT harus beri batas waktu kepada rezim untuk penghentian segala bentuk kekerasan, membebaskan semua tahanan politik dan kembalikan kedaulatan sipil. KTT juga perlu membentuk tim panel untuk melakukan monitoring pelaksanaan keputusan," ungkapnya.
Sukamta yang juga menjabat Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini berharap KTT ASEAN bisa berjalan lancar dan sukses.
"Saya sampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi dan Bu Menlu Retno Marsudi yang telah menginisasi KTT ASEAN untuk bahas krisis Myanmar. Semoga perhelatan ini bisa berjalan lancar dan sukses, mampu hadirkan solusi bagi Myanmar," pungkasnya. (Cah/OL-09)
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved