Kamis 22 April 2021, 15:30 WIB

Eks Pegawai Pertamina Minta Privatisasi Anak BUMN Dilarang

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Eks Pegawai Pertamina Minta Privatisasi Anak BUMN Dilarang

AFP
Layar besar Bursa Efek Indonesia, di Jakarta, menampilkan perdagangan saham. Rencana IPO anak usaha Pertamina mendapat perlawanan di MK.

 

MANTAN Manajer Medis dan Manajer Eksternal PT Pertamina (persero), dokter gigi Gugan Gandar, menjadi saksi dalam sidang pengujian materiil Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 1945. 

Perkara itu yang dimohonkan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dalam hal ini diwakili oleh Arie Gumilar (Presiden) dan Dicky Firmansyah (Sekjen). Menurut pemohon, Pasal 77 tidak melarang secara tegas privatisasi grup perusahaan BUMN yang dapat berdampak pada karyawan anak-anak perusahaan PT Pertamina.

Dalam keterangannya, Gugan mengatakan selama ini bisnis Pertamina  terintegrasi antara induk dan anak perusahaan. Jika terjadi kerugian, dapat ditutup dari anak-anak perusahaan pertamina. Apabila kebijakan privatisasi, seperti rencana pemerintah, yang akan melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) kepada anak dan cucu usaha PT Pertamina Persero di level subholding, justru dapat menimbulkan potensi inefisiensi perusahaan dan menambah kerugian.

"Kalau perusahaan tidak terintegrasi, atau sudah go public maka dapat dipastikan akan terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran dari anak-anak direktorat hulu perusahaan pertamina," ujarnya pada sidang lanjutan yang diketuai Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Kamis (22/4).

Ditambahkannya, jika entitas bisnis PT Pertamina sudah dipisahkan, ada konsekuensi hukum yang timbul wajib dijalankan seperti pajak yang harus dibayarkan, termasuk muncul kewajiban pajak setiap ada perpindahan aset maupun produk. Dalam hal bisnis Pertamina diturunkan ke entitas terpisah-pisah, imbuh dia, akan ada banyak batasan yang membelenggu proses bisnis.

Holding company memang telah terbentuk, akan tetapi induk dan anak perusahaan sebagai perusahaan yang terpisah dan mandiri dalam melakukan kegiatannya dibatasi adanya syarat legal dan liabilitas. "Belum lagi birokrasi yang harus dijalani sehingga terdapat inefisiensi dan inefektivitas," tutur Gugan.

Ia berkesimpulan, selama anak perusahaan dan korporat terintegrasi, semua kegiatan dikonsolidasikan oleh perusahaan induk dan upaya bisnis yang dibuat anak perusahaan tidak masalah karena bisa diselesaikan melalui proses administrasi satu atap. Jika dilakukan privatisasi (swasta) terhadap anak-anak perusahaan Pertamina, terangnya, apalagi anak perusahaan yang menjadi inti bisnis Pertamina, seperti hulu energi dan geothermal energi, kontrol dari induk perusahaan tidak akan sama.

"Keuntungan dari Pertamina akan berkurang dan proses kontrolnya tidak lagi bisa dari induk ke anak-anak perusahaan," tuturnya.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN seharusnya mengatur larangan terhadap perusahaan persero untuk diprivatisasi. Pemohon menganggap PT Pertamina merupakan perusahaan persero. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan  PT Pertamina Nomor 27 tanggal 19 Desember 2016, memiliki kegiatan usaha di bidang penyelenggara usaha energi sehingga termasuk perusahaan persero yang dilarang untuk diprivatisasi.

Ketua Majelis Anwar Usman mengatakan sidang lanjutan perkara a quo ditunda hingga Senin (24/5) dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari kuasa pemerintah/presiden. (P-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Panglima Yudo: TNI-Polri Harus Berantas Praktik Ekspor dan Tambang Ilegal

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Rabu 08 Februari 2023, 21:24 WIB
PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan TNI-Polri harus bersinergi memberantas praktik ekspor dan tambang...
ANTARA

MK Belum Bisa Pastikan Kapan Gugatan soal Sistem Pemilu Diputus

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 08 Februari 2023, 20:54 WIB
Pihak MK belum dapat memastikan ada atau tidaknya sidang lanjutan. Pasalnya hal itu akan diputuskan oleh Mahkamah dalam sidang...
DOK pribadi.

Tahun Politik, Sejumlah Anggota DPR dan DPD Raih Penghargaan

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Februari 2023, 20:35 WIB
Calon legislator atau senator harus dapat menjalankan personal branding untuk menunjukkan kepada konstituennya tentang karakter dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya