Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PRESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa ibu kota negara yang akan dibangun di Kalimantan Timur akan menerapkan konsep kota pintar atau smart city. Ia ingin, kawasan tersebut nantinya tidak hanya menjadi rujukan bagi kota-kota lain di Indonesia tetapi juga kota-kota lain di dunia.
"Mari kita rancang ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi kawasan yang benar-benar smart desainnya, yang menjadi pionir, yang menjadi rujukan bagi dunia," ujar Jokowi dalam acara HUT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) ke-50, Sabtu (17/4).
Selain pintar, ibu kota negara baru juga harus dirancang secara matang agar menjadi kawasan yang kondusif dan inklusif, terbuka bagi seluruh warga negara.
Ia ingin kawasan tersebut bisa menjadi suatu wadah yang bisa merangkul semua elemen bangsa.
"Bagaimana kita merancang jalan yang aman dan nyaman untuk pejalan kaki, pesepeda, pengendara motor dan mobil. Bagaimana kita merancang kompleks pertokoan yang tidak eksklusif untuk kelas atas saja, tapi juga bisa bercampur dengan masyarakat bawah. Bagaimana kita merancang sebuah kawasan yang terdiri dari perkantoran, permukiman agar tempat tinggal para pekerja tidak terlalu jauh dari tempat kerja mereka," jelas mantan wali kota Solo itu.
Baca juga : Pemindahan Ibu Kota Solusi Jangka Panjang Beragam Persoalan
Kepala negara juga ingin ibu kota negara baru memiliki ciri khas yang menunjukkan jati diri bangsa. Indonesia boleh mencontoh perencanaan dan pembangunan dari negara-negara lain, tapi bukan berarti semua dibuat sama persis.
"Kita harus belajar tetapi kita tidak bisa hanya sekedar menyalin saja perencanaan wilayah dan kota di negara-negara lain. Aspek lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi harus diperhitungkan dalam perencanaan," ucapnya
Desain kota harus mengikuti bagaimana alam bekerja. Jangan sampai pembangunan justru merusak lingkungan yang semestinya dijaga.
"Kita bisa merancang desain kota yang mengamankan sungai, yang membuat masyarakat mencintai sungai-sungai. Rumah menghadap sungai bisa menjadi salah satu cara yang seharusnya tertuang dalam perencanaan. Desain perencanaan wilayah dan perencanaan kota yang dirancang dengan matang akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup warganya, terhadap kualitas lingkungan, kegiatan ekonomi sosial dan budaya serta terhadap citra Indonesia di mata masyarakat internasional," tandasnya. (OL-7)
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Rencana Jokowi berkantor di IKN diyakini untuk yakinkan investor
Ini merupakan upacara pertama kali di IKN. Kedua, tingginya harga-harga akomodasi di IKN, adalah momen situasional, apalagi kondisi areanya penuh keterbatasan akses.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved