Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI politik di Indonesia terlalu dinamis sehingga akan menyulitkan upaya kemenangan jika berkoalisi berdasar nuansa agama.
Wacana yang digagas oleh PKS dan PPP tersebut hanya melihat porsi pemilih muslim yang dominan dan berharap dapat memengaruhi agar mereka memilih parpol Islam.
Itu disampaikan pengamat politik Dedi Kurnia Syah Putra, Jumat (16/4). "Keinginan semacam itu karena ketidakpahaman mereka terhadap tren pilihan pemilih. Mereka lupa bahwa pemenang pemilu ialah parpol yang tidak membawa nama agama," ucapnya.
Tren pemilih saat ini cenderung melihat tokoh yang dimiliki oleh parpol. Karenanya, akan lebih potensial bagi PPP atau PKS jika menawarkan sosok luar biasa. Dengan demikian koalisi juga akan terbentuk dengan mudah.
Baca juga: Wacana Poros Parpol Islam, PKB Tunggu Format Lebih Jelas
"Partai Islam di Indonesia sebenarnya tidak ada untuk saat ini. Yang ada hanya orientasi pemilih utama Islam. Jika kelompok parpol semacam itu hendak membangun poros sendiri, sah saja tetapi belum cukup kuat mendominasi pemilu." (OL-14)
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved