Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI politik di Indonesia terlalu dinamis sehingga akan menyulitkan upaya kemenangan jika berkoalisi berdasar nuansa agama.
Wacana yang digagas oleh PKS dan PPP tersebut hanya melihat porsi pemilih muslim yang dominan dan berharap dapat memengaruhi agar mereka memilih parpol Islam.
Itu disampaikan pengamat politik Dedi Kurnia Syah Putra, Jumat (16/4). "Keinginan semacam itu karena ketidakpahaman mereka terhadap tren pilihan pemilih. Mereka lupa bahwa pemenang pemilu ialah parpol yang tidak membawa nama agama," ucapnya.
Tren pemilih saat ini cenderung melihat tokoh yang dimiliki oleh parpol. Karenanya, akan lebih potensial bagi PPP atau PKS jika menawarkan sosok luar biasa. Dengan demikian koalisi juga akan terbentuk dengan mudah.
Baca juga: Wacana Poros Parpol Islam, PKB Tunggu Format Lebih Jelas
"Partai Islam di Indonesia sebenarnya tidak ada untuk saat ini. Yang ada hanya orientasi pemilih utama Islam. Jika kelompok parpol semacam itu hendak membangun poros sendiri, sah saja tetapi belum cukup kuat mendominasi pemilu." (OL-14)
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta merespons perkembangan kasus kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus yang diduga melibatkan oknum anggota BaisĀ TNI.
Tema Ramadan sebagai bulan kemanusiaan dipilih untuk menegaskan bahwa Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai momentum ibadah personal, tetapi juga penguatan kepedulian sosial.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved