Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PARTAI politik di Indonesia terlalu dinamis sehingga akan menyulitkan upaya kemenangan jika berkoalisi berdasar nuansa agama.
Wacana yang digagas oleh PKS dan PPP tersebut hanya melihat porsi pemilih muslim yang dominan dan berharap dapat memengaruhi agar mereka memilih parpol Islam.
Itu disampaikan pengamat politik Dedi Kurnia Syah Putra, Jumat (16/4). "Keinginan semacam itu karena ketidakpahaman mereka terhadap tren pilihan pemilih. Mereka lupa bahwa pemenang pemilu ialah parpol yang tidak membawa nama agama," ucapnya.
Tren pemilih saat ini cenderung melihat tokoh yang dimiliki oleh parpol. Karenanya, akan lebih potensial bagi PPP atau PKS jika menawarkan sosok luar biasa. Dengan demikian koalisi juga akan terbentuk dengan mudah.
Baca juga: Wacana Poros Parpol Islam, PKB Tunggu Format Lebih Jelas
"Partai Islam di Indonesia sebenarnya tidak ada untuk saat ini. Yang ada hanya orientasi pemilih utama Islam. Jika kelompok parpol semacam itu hendak membangun poros sendiri, sah saja tetapi belum cukup kuat mendominasi pemilu." (OL-14)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved