Headline

AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.

Fokus

Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.

PAN: Poros Islam yang Digagas PPP dan PKS Pertajam Polarisasi

Sri Utami
15/4/2021 19:12
PAN: Poros Islam yang Digagas PPP dan PKS Pertajam Polarisasi
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kanan) saat bersilaturahmi dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah)(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

WAKIL Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan simbol agama sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional.

Hal tersebut dikatakan Viva dalam merespon adanya gerakan untuk menghidupkan wacana poros islam di Pemilu 2024 yang dilakukan oleh PPP dan PKS.

"PAN memberikan apresiasi atas sikap politik tersebut sebagai bagian dari ijtihad politik PPP dan PKS namun kami tidak akan ikut wacana poros islam. Hal ini karena beberapa hal penting sebagai dasar pemikiran PAN," ujarnya, Kamis (15/4).

Beberapa hal penting di antaranya kehati-hatian dalam menggunakan identitas politik berbasis agama sebagai merk jualan kepada publik. Meski pun identitas khas partai politik atau ideologi politik partai telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik.

Baca juga: Pintu NasDem Terbuka untuk Caleg Muda Generasi Z

"Di beberapa kasus di pilkada atau di pilpres adalah bukti dan fakta lapangan yang mesti menjadi pelajaran sejarah bagi kita. PAN tidak ingin kondisi seperti itu akan terulang lagi"

Selain itu wacana poros politik berbasis agama akan melahirkan antitesa poros lain berbasis non agama. Kondisi politik ini menjadi ahistoris dan tidak produktif bagi kemajuan bangsa. Dia menilai sebaiknya wacananya diarahkan ke adu ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya manusia unggul, memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional, membangun kedaulatan pangan, membangun militer yang modern, dan tema lainnya yang bermanfaat buat kecerdasan bangsa.

"Proses pendidikan politik rakyat harus diarahkan secara rasional, melalui pendekatan akal sehat agar demokrasi dapat berjalan sehat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif," tukasnya. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya