Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Umum PKB Muhaimin Iskandar merespons dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (pilpres) 2029. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengungkapkan terlalu dini berbicara Pilpres 2029 dan arah dukungan partai.
"Ya kan masih lama, tergesa-gesa. Tergesa-gesa amat sih," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4).
Cak Imin mengungkapkan pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan enam bulan. Begitu juga dengan dirinya yang baru menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat. Maka dari itu, ia menilai belum saatnya berbicara soal Pilpres 2029.
Seperti diberitakan, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan ada pembicaraan dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pilpres 2029. Zulhas mengaku tak masalah Prabowo kembali mencalonkan diri menjadi presiden (capres) 2029 tetapi mengenai pencalonan wakil presiden (cawapres) perlu dibicarakan dulu.
"Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara, iya kan, kita bicara, gitu. Jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan," kata Zulhas saat acara 'Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN' di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4). (H-4)
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Indonesia berperan serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
MA diminta membebaskan Ngarijan Salim dan mengembalikannya kepada keluarga. Mereka juga meminta Presiden Prabowo melakukan intervensi atas nama kemanusiaan.
PRESIDEN Prabowo Subianto bakal menyampaikan dua pidato yakni pidato kenegaraan HUT ke-80 Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR, dan nota keuangan, Jumat (15/8)
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut masih belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi saat ini masih cukup berbelit dan perlu diperbaiki.
Sikap PDIP yang memutuskan menjadi penyeimbang pemerintah perlu didukung.
Sikap tersebut dinilai bentuk objektivitas yang perlu ditegakkan. Apabila ada koreksi untuk pemerintah, maka PDI Perjuangan bisa memainkan perannya.
Eddy mengatakan biasanya anggota DPR, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota dapat bekerja secara tandem untuk sukses di pemilu serentak
Wildan juga mengalami pemerasan hingga Rp500 juta untuk membiayai pesta seniornya.
ANGGOTA Komisi IV DPR, Ajbar Abdul Kadir, memastikan mencapai target yang disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved