Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
SEKJEN Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dicanangkan akan menemui tantangan dari sisi koordinasi antarbirokrasi.
Terlebih jika menyangkut pengurangan atau pemindahan kewenangan. Pasalnya, kata dia, kementerian/lembaga kerap memiliki kepentingan masing-masing yang belum tentu selaras.
"Di birokrasi ini problemnya pada ego sektoral, kalau menurut saya itu bukan ego itu masalah kewenangan, kekuasaan, dan kepentingan yang ada di masing-masing lembaga. Reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi itu pada prakteknya pasti akan ada mencabut, memindahkan, atau mengurangi kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga," kata Danang dalam menanggapi peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022, Selasa (13/4).
Selain itu, TII juga menyoroti Stranas PK yang tidak memunculkan agenda pembenahan sistem di partai politik dan pendanaannya. Danang mengatakan reformasi pendanaan parpol dibutuhkan agar tak semakin banyak politikus atau pejabat negara terjerat korupsi politik.
"Stranas PK ini mungkin maksudnya menggapai buah yang paling rendah dijangkau, hal yang paling mudah dilakukan. Tetapi tidak muncul agenda pembenahan sistem partai politik dan pendanaannya. Mudah-mudahan KPK tidak banyak menangkap politisi lagi kalau reformasi pendanaan dan sistem politik di partai politik berjalan," pungkasnya. (OL-8)
Azmi yakin bahwa Bobby sebagai orang nomor satu di Sumut sudah pasti memiliki pengetahuan dan informasi terkait proyek yang ditangani oleh Kepala Dinas tersebut.
Dari kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut, tim KPK membawa sejumlah dokumen penting hasil penggeledahan.
Public Relations Pintu Yoga Samudera menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam perkara korupsi tersebut.
Pakar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Sumut.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Pada Selasa, 1 Juli 2025, penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti tambahan kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan jalan yang dikelola Dinas PUPR Sumut
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung usulan tersebut.
Prabowo Subianto kembali menekankan komitmen dirinya untuk menghadapi para koruptor. Kepala negara bahkan menegaskan tidak akan mundur dan tidak takut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved