Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEKJEN Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dicanangkan akan menemui tantangan dari sisi koordinasi antarbirokrasi.
Terlebih jika menyangkut pengurangan atau pemindahan kewenangan. Pasalnya, kata dia, kementerian/lembaga kerap memiliki kepentingan masing-masing yang belum tentu selaras.
"Di birokrasi ini problemnya pada ego sektoral, kalau menurut saya itu bukan ego itu masalah kewenangan, kekuasaan, dan kepentingan yang ada di masing-masing lembaga. Reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi itu pada prakteknya pasti akan ada mencabut, memindahkan, atau mengurangi kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga," kata Danang dalam menanggapi peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022, Selasa (13/4).
Selain itu, TII juga menyoroti Stranas PK yang tidak memunculkan agenda pembenahan sistem di partai politik dan pendanaannya. Danang mengatakan reformasi pendanaan parpol dibutuhkan agar tak semakin banyak politikus atau pejabat negara terjerat korupsi politik.
"Stranas PK ini mungkin maksudnya menggapai buah yang paling rendah dijangkau, hal yang paling mudah dilakukan. Tetapi tidak muncul agenda pembenahan sistem partai politik dan pendanaannya. Mudah-mudahan KPK tidak banyak menangkap politisi lagi kalau reformasi pendanaan dan sistem politik di partai politik berjalan," pungkasnya. (OL-8)
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung usulan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved