SEKJEN Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dicanangkan akan menemui tantangan dari sisi koordinasi antarbirokrasi.
Terlebih jika menyangkut pengurangan atau pemindahan kewenangan. Pasalnya, kata dia, kementerian/lembaga kerap memiliki kepentingan masing-masing yang belum tentu selaras.
"Di birokrasi ini problemnya pada ego sektoral, kalau menurut saya itu bukan ego itu masalah kewenangan, kekuasaan, dan kepentingan yang ada di masing-masing lembaga. Reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi itu pada prakteknya pasti akan ada mencabut, memindahkan, atau mengurangi kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga," kata Danang dalam menanggapi peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022, Selasa (13/4).
Selain itu, TII juga menyoroti Stranas PK yang tidak memunculkan agenda pembenahan sistem di partai politik dan pendanaannya. Danang mengatakan reformasi pendanaan parpol dibutuhkan agar tak semakin banyak politikus atau pejabat negara terjerat korupsi politik.
"Stranas PK ini mungkin maksudnya menggapai buah yang paling rendah dijangkau, hal yang paling mudah dilakukan. Tetapi tidak muncul agenda pembenahan sistem partai politik dan pendanaannya. Mudah-mudahan KPK tidak banyak menangkap politisi lagi kalau reformasi pendanaan dan sistem politik di partai politik berjalan," pungkasnya. (OL-8)
