Selasa 13 April 2021, 21:40 WIB

Ini Catatan TII soal Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Ini Catatan TII soal Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

MI/ Susanto
Danang Widoyoko

 

SEKJEN Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dicanangkan akan menemui tantangan dari sisi koordinasi antarbirokrasi.

Terlebih jika menyangkut pengurangan atau pemindahan kewenangan. Pasalnya, kata dia, kementerian/lembaga kerap memiliki kepentingan masing-masing yang belum tentu selaras.

"Di birokrasi ini problemnya pada ego sektoral, kalau menurut saya itu bukan ego itu masalah kewenangan, kekuasaan, dan kepentingan yang ada di masing-masing lembaga. Reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi itu pada prakteknya pasti akan ada mencabut, memindahkan, atau mengurangi kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga," kata Danang dalam menanggapi peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022, Selasa (13/4).

Selain itu, TII juga menyoroti Stranas PK yang tidak memunculkan agenda pembenahan sistem di partai politik dan pendanaannya. Danang mengatakan reformasi pendanaan parpol dibutuhkan agar tak semakin banyak politikus atau pejabat negara terjerat korupsi politik.

"Stranas PK ini mungkin maksudnya menggapai buah yang paling rendah dijangkau, hal yang paling mudah dilakukan. Tetapi tidak muncul agenda pembenahan sistem partai politik dan pendanaannya. Mudah-mudahan KPK tidak banyak menangkap politisi lagi kalau reformasi pendanaan dan sistem politik di partai politik berjalan," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

Antara

Jokowi Harus Tunjukan Posisi Indonesia di Asia Tenggara

👤Sri Utami 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 17:45 WIB
Presiden Jokowi sudah memberikan prioritas pada diplomasi ekonomi  yang sangat menonjol pada 7 tahun...
Antara

Tarik Ulur Jadwal Pemilu 2024 Harus Disudahi

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 17:44 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu memiliki perhitungan yang matang atas usulan agar hari pemungutan suara Pemilu 2024 diadakan 21 Februari...
Ist/DPR

DPR: Kebijakan Penumpang Pesawat Wajib PCR Dipertanyakan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 16:36 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sati menyoroti soal kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Krisis Energi Eropa akan Memburuk

Jika situasinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi krisis ekonomi yang menghancurkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya