Selasa 13 April 2021, 17:52 WIB

PKS Ragu Satgas BLBI Mampu Kembalikan Uang Negara

Putra Ananda | Politik dan Hukum
PKS Ragu Satgas BLBI Mampu Kembalikan Uang Negara

Antara
Sejumlah simpatisan PKS saat menghadiri kampanye terbuka nasional sebelum pandemi covid-19.

 

POLITISI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meragukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang dibentuk Presiden Joko Widodo melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2021. 

Dia tidak yakin bahwa satgas tersebut dapat mengembalikan kerugian negara senilai Rp110 triliun. Apalagi, satgas hanya memiliki tenggat waktu maksimal tiga tahun, yakni hingga 31 Desember 2023.

"Saya tidak percaya bahwa satgas ini akan berhasil mendapatkan kembali aset negara yang hilang sebesar Rp110 triliun," ujar Nasir saat dihubungi, Selasa (13/4).

Baca juga: Moeldoko: Masih Nekat Korupsi? Pasti Disikat

Nasir yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi II DPR RI menilai Satgas BLBI sebagai 'pil penenang' publik terhadap penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) KPK terhadap kasus BLBI. Menurutnya, kasus BLBI merupakan kejahatan perbankan yang kompleks. Dalam hal ini, dengan dugaan melibatkan elit masa lalu yang masih dalam pusaran kekuasaan pemerintah.

"Orangnya diampuni, hartanya diuber, kok bisa?," pungkas dia.

Terbitnya SP3 Kasus BLBI oleh KPK merupakan buntut dari ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali (PK) KPK terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), yang membatalkan vonis Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehingga, membebaskan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Baca juga: KPK Beri Kode Buka Kasus BLBI, Ini Syaratnya

"Penerbitan SP3 itu adalah bentuk kegagalan negara dalam menyelamatkan uang rakyat," imbuh Nasir.

Pembentukan Satgas BLBI, lanjut dia, juga dimaknai sebagai kompensasi terhadap pengemplang dana BLBI. Dengan harapan ketika kasus dihentikan, pengemplang dana BLBI bisa koperatif untuk mengembalikan hasil jarahannya.

"Menurut saya, waktu 3 tahun itu akal-akalan saja. Sebab 22 tahun bukan waktu yang lama. Kita lihat saja apa satgas itu bisa merealisasikan harapan rakyat, atau hanya pemanis belaka," kritiknya.(OL-11)

Baca Juga

DOK DPR RI

Wakil Ketua DPR: Kaji Mendalam Rencana Kenaikan PPN

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 12 Mei 2021, 23:27 WIB
Muhaimin, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (12/5/2021), menyatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan, jika kenaikan PPN ini resmi...
Antaranews.com

Dua Pengedar Uang Palsu di Aceh Ditangkap Polisi di Masjid

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 12 Mei 2021, 22:03 WIB
Masing-masing bernama Iwan TA (43) warga Desa Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan...
Antara

Pengecekan Pendatang Luar Negeri di Bandara Soetta Diperketat

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 12 Mei 2021, 19:25 WIB
Listyo melihat masih ada celah saat kedatangan warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) dari luar...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya