Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menganggap wajar hasil survei kepuasan publik menempatkan dirinya tidak lebih tinggi dari Presiden Jokowi. Pasalnya, ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Wapres mengakui posisinya sebagai ban serep atau pengganti presiden.
“Namanya ban serep itu dimana-mana ya kadang dipakai kadang tidak,” kata Masduki dalam jumpa pers secara daring, kemarin.
Hal tersebut dikatakan merujuk sebuah hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah saat ini terutama dalam menangani pandemi covid-19. Sebanyak 56% responden survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) mengatakan puas terhadap kerja Presiden Joko Widodo. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapat penilaian publik sebesar 36%.
Masduki menyebutkan, dirinya justru merasa heran apabila tingkat kepuasan terhadap Wapres melebihi Presiden. “Kalau survei justru Pak Wapres di atas Pak Jokowi, malah bingung kita. Kalau wakil presiden di bawah presiden ya biasa, namanya ban serep," jelasnya.
Baca juga: Diaspora NU dan Diplomasi Islam Moderat di Arab Saudi
Yang jelas, tegas Masduki, Ma'ruf Amin selalu bekerja serius dan objektif sesuai arahan presiden dengan baik. “Wapres selalu maksimal membantu presiden, dan tentu kapasitasnya menjadi ban serep tidak mungkin jadi satu, juga karena style tiap wapres kan beda-beda tak bisa disamakan," ujarnya.
Masduki berharap publik tidak terlalu menanggapi serius hasil survei tersebut. Apalagi, tambanya, survei bisa dibuat dengan agenda yang disesuaikan menurut kepentingan tertentu. "Jadi jangan terlalu serius dengan survei yang diagendakan dengan agenda tertentu," ucapnya.
Masduki mengakui gaya kepemimpinan setiap orang, termasuk wapres, berbeda-beda. “Yang jelas, wapres selalu maksimal membantu presiden dan tentu saja tetap sebagai kapasitasnya,” ungkapnya.
Ia mencontohkan ketika Ma'ruf melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat beberapa pekan lalu. Pada waktu yang sama Jokowi harus terbang ke Nusa Tenggara Timur (NTT) meninjau dampak bencana alam di wilayah tersebut. “Artinya selalu berbagi antara presiden dan wapres, sebelumnya juga wapres datang ke Kalteng, meresmikan bandara. Pada saat yang sama juga presiden juga resmikan bandara di Ambon, Maluku sana," pungkasnya. (OL-4)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PT BUMA Internasional Grup Tbk mencatatkan pemulihan operasional yang konsisten sepanjang tahun, didukung oleh perbaikan struktural pada produktivitas dan penurunan biaya per unit.
Pertumbuhan ini didorong oleh berlanjutnya proses handover apartemen Antasari Place, kontribusi dari perluasan 23 Paskal Shopping Center yang mulai beroperasi pada pertengahan 2025.
Di luar bisnis inti otomotif, Perseroan juga terus mengembangkan peluang di ekosistem kendaraan listrik (EV) dan energi terbarukan.
Astra berencana tetap memanjakan pemegang saham dengan mengusulkan total dividen sebesar Rp390 per saham untuk tahun buku 2025.
Perseroan membukukan laba sebesar Rp57,132 triliun yang ditopang oleh struktur pendanaan yang kuat, pertumbuhan kredit yang terjaga, hingga perbaikan kualitas aset secara berkelanjutan.
Ekspektasi masyarakat terhadap akselerasi pembangunan pascapilkada sejauh ini hanya menjadi retorika tanpa aksi nyata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved