Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengajak semua pihak untuk menggelorakan penanaman dan pengembangan karakter berasaskan Pancasila.
“Jadi kita sebenarnya ingin kembali mengetuk seluruh hati manusia yang ada di Indonesia, 'Hey kita punya ideologi yang namanya Pancasila,' hanya inilah yang memperkuat, mempererat dan menyatukan kita. Kalau kita meninggalkan itu, ancaman untuk keretakan bangsa ini mungkin saja akan terjadi, maka ini terus menerus harus digelorakan,” ujar Bahtiar pada konferensi pers Nasional Is Me: Indonesia Pasti Bisa - Penanaman dan Pengembangan Karakter Penerus Bangsa Berasaskan Pancasila (9/4).
Bahtiar mengatakan, karakter dan wawasan kebangsaan yang berasaskan Pancasila perlu ditumbuhkembangkan di tengah arus globalisasi. Pertarungan ideologi, dan pesatnya arus ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diimbangi dengan semangat merawat karakter dan jati diri bangsa.
“Negara ini, tetap harus memiliki karakter, ciri, sifat yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karenanya, disebut bangsa Indonesia yang bertauladan, Indonesia yang mandiri dan berkarakter, itulah bedanya negara kita dengan negara-negara lain,” bebernya.
Menurutnya karakter berasaskan Pancasila sebagai pembeda dan jati diri bangsa, harus tumbuh dari gerakan masyarakat. Sementara itu, Pemerintah dinilainya perlu hadir sebagai fasilitator. Pancasila juga menjadi pedoman hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hadirnya Pancasila, juga dimaknai sebagai landasan negara yang dipedomani setiap masyarakat. Sebuah ideologi pemersatu bangsa yang multikultural, dengan beragam latar belakang budaya, agama, hingga profesi.
“Beragam pekerjaan, bolehlah latar belakang berbeda, (tapi) Pancasila mempersatuakan kita, ini yang membedakan manusia yang hidup di negara ini dengan negara lain,” tandasnya. (OL-8)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved