Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN( untuk industri pertahanan dinilai sebagai terobosan untuk mengembangkan inovasi produk.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Pindad (persero) Abraham Mose. Saat ditemui di kantornya, Abraham menyebut baru saja melakukan video conference terkait progres pembentukan holding itu.
"Tujuannya adalah melakukan efisiensi dan lebih melakukan terobosan terkait inovasi produk-produk dan bagaimana melakukan sinergi antara industri pertahanan," ujar Abraham di Bandung, Selasa (30/3).
Baca juga : Pindad Prioritaskan Produksi Amunisi 4 Miliar Butir
Ia menyebut, tujuan utama pembentukan holding yang diberi nama Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) adalah agar Indonesia memiliki satu produk unggulan.
"Sehingga menjadi satu kebanggaan nasional bahwa inilah holding company defence industy yang ada di Indonesia yang bisa menghasilkan satu produk unggulan dari holding tadi," jelas Abraham.
Holding tersebut akan menggabungkan beberapa perusahaan. Selain Pindad, perusahaan lainnya adalah PT Len Industri, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia. (OL-7)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
CO-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu pilar kedaulatan negara.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Kim Jong-un meninjau industri pertahanan Korea Utara dan memerintahkan perluasan produksi rudal serta peluru kendali menjelang Kongres Partai tahun depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved