Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Heru Widodo percaya aparat kepolisian bisa bekerja dengan professional melakukan penyisiran dan penangkapan terhadap pelaku teroris di Indonesia.
Salah satu buktinya adalah aksi penangkapan yang dilakukan Densus 88 di sejumlah titik di Tanah Air, Senin (29/3.
“Kita sebagai rakyat, percayakan kepada pemerintah harus mampu memberi rasa aman kepada rakyatnya dan kita lihat Densus 88 sudah bekerja cepat melakukan penangkapan, kita apresiasi, ” kata Heru yang juga legislator DPR RI itu.
Apa yang terjadi di Gereja Katedral Makasar, Sulawesi Selatan diharapkannya menjadi peristiwa terakhir. “Kita dukung langkah aparat sisir habis teroris yang atas namakan agama. Peristiwa di Makasar kami harap menjadi peristiwa terakhir,” tandas Heru yang duduk di Komisi III DPR RI.
Temuan tersangka teroris di Condet, Jakarta Timur, kata Heru, menjadi indikasi bahwa sel-sel teroris masih hidup dan jelas akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.
“Sel-sel teroris ini harus di telusuri, sinergitas lintas mitra baik kepolisian, BIN dan BNPT sangat penting, termasuk Kominfo,” tambahnya.
Doktrinasi yang dilakukan teroris diakui Heru sudah masuk digenerasi muda. “Pelakuknya anak milenial, ini kan bukti doktrinasi mereka masuk ke anak-anak muda, dengan menggunakan perangkat sosial media sebagai media tutorial rakit bom,” katanya prihatin.
Sebagai politisi muda yang menjadi Ketua sayap organisasi kepemudaan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Heru mengaku bakal melakukan evaluasi kerja dan menata program kerja organisasinya, Gemasaba itu.
“Ini menjadi tugas kita, menjadi kerja organisatoris gemasaba bagaimana menguatkan kembali nilai Pancasila , menguatkan spirit nasionalisme dikalangan anak muda, kami khawatir doktrinasi yang dilakukan teroris semakin gencar, ini jelas harus dilawan,” tandasnya.
Salah satu cara efektif melakukan perlawanan terhadap persebaran doktrinasi radikal dan terorisme menurut Heru adalah dengan masuk juga ke flatform digital dan sosial media, sebagai media dakwah yang rahmatan lil alamin.
“Bahayanya anak jaman now berguru di youtube, sementara di youtube itu tidak semua bisa dibenarkan, tidak sedikit juga konten yang berseberangan dengan nilai pancasila, bahkan konten radikal juga ditemukan Kominfo,” tutur Heru. (RO/OL-09)
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved