Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR komunikasi politik Effendi Gazali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus bansos Covid-19 Jabodetabek. Dia menyatakan pemeriksaannya seputar sebuah seminar mengenai riset bansos pada Juli 2020 lalu
"Tadi (pemeriksaan) lebih banyak membahas tentang seminar riset bansos pada 23 Juli 2020. Di mana saya menjadi pembawa acara atau fasilitator," ujarnya seusai pemeriksaan, Kamis (25/3).
Dia menegaskan tidak mengetahui maupun mengenal CV Hasil Bumi Nusantara yang disebut-sebut menggarap 162.250 paket sembako dengan nilai Rp48,6 miliar. Dia menegaskan sama sekali tidak ada hubungan dengan perusahaan apapun dalam kasus itu.
Effendi mengatakan dari penyidik yang memeriksa memastikan namanya tidak pernah ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Matheus Joko Santoso. Dia mengatakan BAP yang mengaitkan namanya merupakan data palsu.
"Tadi terbukti nama saya tidak ada di BAP-nya Matheus Joko. Dengan demikian bahwa (disebutkan) berapa puluh miliar itu data yang palsu karena nama saya belum pernah ada di BAP-nya Matheus Joko," jelas Effendi.
Dia menghormati pemanggilan KPK tersebut dan memenuhinya meski panggilan baru diterima malam sebelumnya melalui pesan singkat Whatsapp. Ia pun menyinggung proses dalam kasus itu untuk segera diungkap pihak-pihak yang diduga memiliki peran besar.
"Saya kan sudah dipanggil. Kalau KPK benar-benar ingin menegakkan keadilan, yang besar-besar kapan dipanggilnya," ucapnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemanggilan Effendi sebagai saksi untuk tersangka Matheus Joko Santoso.
Dalam perkara itu, komisi antirasuah menetapkan lima tersangka yakni Juliari Batubara, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian dan Harry. Dari lima tersangka, baru perkara Harry dan Ardian yang sudah disidangkan di pengadilan. (Dhk/OL-09)
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
tengah menelusuri pergerakan John Field (JF), pemilik PT Blueray Cargo, yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di Bea Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menemukan indikasi keterlibatan penyedia jasa pengiriman barang impor (forwarder) lain di luar PT Blueray Cargo dalam kasus dugaan suap Bea Cukai.
KPK menyatakan segera menelusuri para importir yang menggunakan jasa PT Blueray Cargo (BR) dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan alias KW di Ditjen Bea Cukai.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved