Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan terkait korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut tim penyidik menggeledah empat rumah pada Jumat (19/3).
"Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," kata Ali melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/3).
Ali memaparkan dua dari keempat lokasi itu berada di wilayah Lembang. Sedangkan sisanya tersebar di Cimareme, Ngamprah dan Leuwigajah, Cimahi Selatan. Ia menyebut empat rumah itu merupakan rumah kediaman dari para pihak yang terkait dengan perkara tersebut.
"Di empat lokasi ini ditemukan dan diamankan berbagai bukti berupa dokumen yang tentunya berkaitan dengan perkara," jelas Ali.
Sebelumnya, KPK juga menggeledah kantor Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, penggeledahan oleh penyidik lembaga antirasuah itu juga menyasar ke kantor Dinas PU-Pera Bandung Barat, kantor CV Bintang Pamungkas dan kantor CV Sentral Sayuran Garden City di Lembang, serta kantor Bupati Bandung Barat.
"Nantinya, seluruh bukti-bukti yang dimaksud akan segera dianalisa untuk dilakukan penyitaan sebagai bagian dalam pemberkasan perkara dimaksud," kata Ali.
KPK sendiri sebenarnya sudah mengantongi nama tersangka dalam perkara ini. Kendati demikian, pengumuman maupun konstruksi perkara baru akan dilakukan saat proses penahanan. Saat ini, Ali menyebut pihaknya masih berfokus mengumpulkan alat bukti. (OL-8)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved