Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan terkait korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut tim penyidik menggeledah empat rumah pada Jumat (19/3).
"Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," kata Ali melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/3).
Ali memaparkan dua dari keempat lokasi itu berada di wilayah Lembang. Sedangkan sisanya tersebar di Cimareme, Ngamprah dan Leuwigajah, Cimahi Selatan. Ia menyebut empat rumah itu merupakan rumah kediaman dari para pihak yang terkait dengan perkara tersebut.
"Di empat lokasi ini ditemukan dan diamankan berbagai bukti berupa dokumen yang tentunya berkaitan dengan perkara," jelas Ali.
Sebelumnya, KPK juga menggeledah kantor Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, penggeledahan oleh penyidik lembaga antirasuah itu juga menyasar ke kantor Dinas PU-Pera Bandung Barat, kantor CV Bintang Pamungkas dan kantor CV Sentral Sayuran Garden City di Lembang, serta kantor Bupati Bandung Barat.
"Nantinya, seluruh bukti-bukti yang dimaksud akan segera dianalisa untuk dilakukan penyitaan sebagai bagian dalam pemberkasan perkara dimaksud," kata Ali.
KPK sendiri sebenarnya sudah mengantongi nama tersangka dalam perkara ini. Kendati demikian, pengumuman maupun konstruksi perkara baru akan dilakukan saat proses penahanan. Saat ini, Ali menyebut pihaknya masih berfokus mengumpulkan alat bukti. (OL-8)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan protes atas keputusan majelis hakim yang menolak dakwaan perintangan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto.
KPK memilih menunggu salinan lengkap putusan sebelum menentukan sikap atas vonis 3,5 tahun penjara terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
KOALISI Masyarakat Sipil Antikorupsi menyebut RUU KUHAP yang sedang dibahas di Komisi III DPR menimbulkan kekhawatiran akan potensi pelemahan terhadap KPK.
Asep menjelaskan kasus Chromebook terkait dengan pengadaan perangkat keras, sedangkan Google Cloud merupakan pengadaan perangkat lunak.
Menurut Asep, kemungkinan Risharyudi sebagai perantara sangat besar. Sebab, dia bekerja mewakili bosnya, selama menjadi stafsus.
KPK akan menghormati semua keputusan hakim atas vonis Hasto, nanti. Pembacaan putusan nasib Politikus PDIP itu diharap berjalan dengan lancar.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved