Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan terkait korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut tim penyidik menggeledah empat rumah pada Jumat (19/3).
"Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," kata Ali melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/3).
Ali memaparkan dua dari keempat lokasi itu berada di wilayah Lembang. Sedangkan sisanya tersebar di Cimareme, Ngamprah dan Leuwigajah, Cimahi Selatan. Ia menyebut empat rumah itu merupakan rumah kediaman dari para pihak yang terkait dengan perkara tersebut.
"Di empat lokasi ini ditemukan dan diamankan berbagai bukti berupa dokumen yang tentunya berkaitan dengan perkara," jelas Ali.
Sebelumnya, KPK juga menggeledah kantor Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, penggeledahan oleh penyidik lembaga antirasuah itu juga menyasar ke kantor Dinas PU-Pera Bandung Barat, kantor CV Bintang Pamungkas dan kantor CV Sentral Sayuran Garden City di Lembang, serta kantor Bupati Bandung Barat.
"Nantinya, seluruh bukti-bukti yang dimaksud akan segera dianalisa untuk dilakukan penyitaan sebagai bagian dalam pemberkasan perkara dimaksud," kata Ali.
KPK sendiri sebenarnya sudah mengantongi nama tersangka dalam perkara ini. Kendati demikian, pengumuman maupun konstruksi perkara baru akan dilakukan saat proses penahanan. Saat ini, Ali menyebut pihaknya masih berfokus mengumpulkan alat bukti. (OL-8)
Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan prosedur
Mahfud MD, memberikan tanggapan mengenai proses hukum kasus kuota tambahan haji 2024.
PN Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang putusan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (11/3).
Tim kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas memaparkan 5 poin gugatan dalam sidang praperadilan, mulai dari prosedur audit BPK hingga legalitas penetapan tersangka
KPK bantah klaim Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tak paham aturan hukum karena latar belakang penyanyi dangdut.
Mantan Penyidik KPK memberikan catatan kritis terkait prosedur penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved