Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
DUBES Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Andriana Supandy, mengaku ia dan keluarga ikut dirugikan oleh ulah mafia tanah. Mafia tanah yang berhasil memenangi gugatan melawan PT Pertamina (persero) sehingga BUMN ini kehilangan dana jumbo Rp244,6 miliar.
Dari Port Moresby, Papua Nugini, kepada Media Indonesia, Andriana mengatakan pihaknya telah menempuh beberapa jalur hukum untuk memulihkan hak dan nama baik ayahnya, almarhum Andy Supandi.
"Saya anak pertama dari almarhum Andy Supandi. Kami menggugat semua pihak yang telah melanggar hukum dengan dugaan pemalsuan surat tanah milik almarhum ayah saya yang berlokasi di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Kini, proses gugatan ditangani adik saya, anak nomor dua, bernama Arry Ariana Supandi," kata Andriana, kemarin.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, perjuangan hukum keluarga Andy Supandi dilakukan dengan membuat laporan ke Polda Metro Jaya bernomor LP/3938/X/2014/PMJ pada 30 Oktober 2014.
Lalu, ada gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor 506/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tmr. Terakhir gugatan di PN Cianjur yang saat ini masih dalam proses persidangan.
Gugatan itu terjadi karena MA telah memutuskan bahwa pemilik lahan PT Pertamina di Jalan Salemba ialah ahli waris A Supandi. Namun, yang tercatat sebagai ahli warisnya ialah Solihin, Ayi Solihah, Aliya Sohipah, Ali Sopyan, dan dua anggota keluarga lain yang sudah wafat. Hal itu yang membuat ahli waris almarhum Andy Supandi termasuk Andriana merasa dirugikan.
Andriana yang pernah menjabat Kepala Perwakilan RI/Konjen RI di Chicago 2012-2016 saat Dino Pati Jalal menjadi Dubes AS mengaku tidak mengenal atau mengetahui Solihin dan saudara-saudaranya yang mengaku anak atau ahli waris Andy Supandi.
"Kami berharap dan yakin aparat penegak hukum akan menindak tegas mereka yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk dalam kasus ini," ujar Andriana.
Desakan agar polisi segera mengusut tuntas kasus mafia tanah terkait dugaan pemalsuan dokumen yang diduga membuat uang Rp244 miliar milik Pertamina raib juga diutarakan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman.
"Harus diusut tuntas," kata Boyamin, Selasa (16/3).
Boyamin mendesak polisi bergerak cepat dengan segera menetapkan tersangka dan menahan mafia tanah yang bermain dalam kasus tersebut. "Segera tetapkan tersangka dan ditahan." (Ars/Faj/X-3)
Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Dr. Santo Darmosumarto, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas dan transparan Pemerintah Kamboja.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
PAKAR hubungan internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan para duta besar (dubes) terpilih harus bisa memahami situasi di tengah konflik global.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi mendorong pelajar asal Indonesia untuk mengambil studi di 'Negeri Matahari Terbit'.
Festival ini jadi simbol kuat eratnya hubungan bilateral yang harmonis, menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra budaya signifikan di level internasional.
KASUS pembobolan uang PT Pertamina Rp244,6 miliar melalui lahan di Jalan Pemuda, Jakarta Timur masih berproses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Kejati DKI Jakarta memeriksa beberapa saksi mulai dari duta besar hingga anggota kepolisian sebagai saksi dalam kasus mafia tanah atas lahan milik PT Pertamina.
Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Abdul Qohar mengatakan jajarannya masih di Cianjur untuk melaksanakan penyitaan aset.
"Masih ada aja oknum. Saya bilang oknum, bukan lembaga, tapi oknum dari BPN masih bermain-main dalam proses pengurusan tanah."
PEMERINTAH segera membereskan sengkarut lahan SPBG milik PT Pertamina (persero) di Jakarta Timur yang kini dalam penguasaan mafia tanah.
Farid mengatakan pertemuannya itu atas permintaan MFB yang hendak membeli putusan PK pertama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved