Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Tinggi DKI Jakarta menyita aset terkait kasus mafia tanah milik Pertamina di Cianjur, Jawa Barat. Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Manthovani, kepada Media Indonesia, Jumat (22/4).
"Memang hari ini ada giat sita tersebut," kata Reda.
Namun, Reda belum menjelaskan aset yang disita di Cianjur tersebut.
"Detailnya ke Asisten Pidana Khusus (Aspidsus)," ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Abdul Qohar mengatakan jajarannya masih di Cianjur untuk melaksanakan penyitaan aset.
Baca juga : Anies Dapat SP 1 dari Koalisi Warga, Wagub DKI: Kami Terbuka
"Kasi Penyidikan masih di lapangan," ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan pihaknya melakukan pengamanan dalam penyitaan aset milik Pertamina. Ia mengatakan pengamanan dilakukan pada pukul 11:30 WIB dan telah selesai dilakukan penyitaan oleh Kejati DKI dan Kejaksaan Negeri Cianjur.
Dari informasi yang dihimpun Media Indonesia, penyitaan aset itu dilakukan di Kampung Cijati nomor 37, RT 003/007, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku. Lalu, Kampung Mekar Manik, nomor 9, RT 001/04, Desa Jati, Kecamatan Bojong Pincung. Kemudian, Kampung Cibodas, RT 003/01, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang. Selanjutnya, di kantor PT Sangkuriang Sakti Indonesia, Kampung Legok, Jalan Arafah no. 21, Sukamanah Cugenang.
"Iya, betul (pengamanan) tadi pukul 11.30 WIB sampai dengan selesai kegiatan dari Kejati DKI dan didampingi Kejari kab cianjur. Pihak kepolisian memberikan pengamanan di lokasi kegiatan tersebut. Pelaksanaan berjalan tertib dan kondusif," kata Doni. (OL-7)
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mempertanyakan pengerahan prajurit TNI dalam menjaga Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan fiktif di lingkungan PT TI untuk periode 2016–2018
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Budi juga menerangkan pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan para tersangka untuk memastikan kelancaran dari porses hukum.
KEJAKSAAN Tinggi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kebudayaan DKJ. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan
Kejati Jatim mengupayakan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) agar terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur mendapat hukuman yang lebih berat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved