Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) berinovasi dan bekerja cerdas, sehingga terus memperbarui data serta aksi dalam pemberantasan narkotika.
“BNN harus bekerja dengan data dan pengalaman. Kita butuh BNN (perlu) berinovasi juga kerja cerdas melakukan kerja luar biasa. Narkoba dari kaya dan miskin semua pakai, di (tingkat), di desa dan mungkin saja di pcuk kekuasaan, saya tidak bilang di istana, tapi pakai,” cetus Arteria saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNN Kamis (18/3).
Polisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan kinerja BNN yang tidak kunjung menuntaskan peredaran narkotika di Tanah Air. Dia menilai ada yang salah dengan regulasi yang digunakan, pasalnya bukan hanya masih ada peredaran narkotika, ada keterlibatan petugas.
“Masalah narkotika ini bagaimana, apa ada yang salah, dengan regulasinya sudah benar belum. Saat ini bandar, kurir, pengedar pasalnya sama. Orang direhap tidak direhap faktornya bukan faktor hukum tapi berapa besaran rupiahnya,” cetusnya.
Baca juga: NasDem Konsisten Perjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat
Dikesempatan itu, anggota komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani meyakini pemerintah dan DPR sangat konsen memberantas narkoba. Keseriusan tersebut ditegaskan dalam rencana perubahan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
“Ada banyak suara yang kami dengar dan NGO dari luar negeri juga banyak datang kepada saya mengadvokasi ada relaksasi terkait ketentuan pasal ganja untuk kesehatan. Saya kira ini akan menjadi perdebatan yang hangat nanti atas perubahan UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009,” ucapnya.
Saat ini menurutnya UU Narkotika tidak tertutup sama sekali, tapi dari ketentuan dan pelaksanaan kebijakan dirasakan masih sangat sempit peluang tersebut. Di sisi lain BNN diminta untuk memperbaiki koordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian khususnya dengan Kemenkumham.
Kepala BNN Petrus R Golose membenarkan terjadi permasalahan regulasi, salah satunya mengakibatkan penumpukan penghuni lapas narkotika.
“Ada masalah dalam UU yang nantinya ini akan diselesaikan oleh semua pihak BNN, Kemenkumham dan juga DPR,” ucapnya
Terkait dengan pelegalan ganja untuk tujuan kesehatan, masih menjadi tren di dunia. Dari seluruh negara yang melegalkan, mereka juga menerapkan aturan yang rumit dan ketat.
“Masih di atas 70% negara-negara dunia yang tidak melegalkan untuk rekresional. Tapi rata-rata untuk kesehatan masih sangat ketat bahkan cenderung tidak. Sekarang banyak narkoba yang masuk dari Iran (melalui kapal laut). Untuk heroin dari Afganistan kalau Kokain dari Amerika,” tukasnya. (P-5)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
"Vape adalah produk legal yang telah diatur dalam berbagai kebijakan. Yang harus diberantas adalah penyalahgunaannya, bukan serta-merta produknya."
BNN RI mewaspadai dampak konflik kartel narkoba di Meksiko yang mulai memengaruhi peta rantai pasok narkotika ke Indonesia.
Fokus BNN seharusnya diarahkan pada pelaku ilegal, bukan justru menuding semua pelaku industri legal yang sudah patuh pada aturan.
BNN memusnahkan barang bukti dari hasil pengungkapan lima kasus tindak pidana narkotika serta mengamankan 10 orang tersangkaPemusnahan barang bukti narkotika
BNN menegaskan komitmen memerangi narkotika secara komprehensif, baik melalui tindakan tegas maupun pencegahan.
Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa stabilitas keamanan negara sangat bergantung pada keberhasilan penanganan narkoba.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved