Jumat 12 Maret 2021, 19:07 WIB

Anggota DPR Nilai Hukuman Mati Koruptor Bisa Diterapkan

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Anggota DPR Nilai Hukuman Mati Koruptor Bisa Diterapkan

Ist/DPR
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.

 

ANGGOTA Komisi III DPR RI Asrul Sani menilai hukuman mati bagi koruptor bisa saja diterapkan oleh para penegak hukum. Hal itu dimungkinkan karena hukuman mati merupakan hukum positif yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang (UU) nomor 2 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Artinya merupakan hukum positif. Kemudian bisa dimanfaatkan oleh penegak hukum," ujar Arsul, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, saat menjadi narasumber dalam diskusi daring yang berlangsung pada Jumat (12/3).

Oleh karena itu, pada dasarnya Komisi III DPR tidak berkeberatan apabila aparat penegak hukum akan menggunakan hukuman mati kepada para koruptor. Hanya saja, Arsul menilai pemberian vonis hukuman mati harus betul-betul dilakukan berdasarkan pertimbangan yang mendalam terkait kasus yang sedang ditangani.

"Penegak hukum atau pengadilan tentu harus memperhatikan sekali lagi aspek-aspek keadilan, serta memperhatikan alat buktinya, kemudian peran dari si terdakwa itu sendiri, serta tentu korupsinya seperti apa," ujarnya.

Belakangan isu hukuman mati mencuat setelah Juliari Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos) terjerat perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (banso) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Kendati demikian Arsul tak memungkiri hukuman mati jika merujuk pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa digeser pada hukuman seumur hidup. "Hukuman seumur hidup pidananya tidak jauh berbeda dengan hukuman mati," paparnya. (Uta/OL-09)

Baca Juga

dok.mi

Diduga Palsukan Dokumen Kejari Papua Dilaporkan ke Bareskrim

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 26 November 2021, 23:34 WIB
OKNUM Kejaksaan Negeri Papua dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri karena dugaan pemalsuan dokumen oleh Bupati terpilih Kabupaten...
Dok. Mi

Menteri ATR Pastikan 4 dari 6 Sertifikat Tanah Nirina Zubir Diblokir untuk Keperluan Penyidikan 

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 26 November 2021, 19:03 WIB
“Dari enam sertifikat tadi, yang beralih dua dan empat lagi itu sudah diblokir. Berarti itu akan jadi lebih mudah. Begitu urusan...
Dok MI

Kejagung Bakal Lakukan Penyidikan Umum Kasus HAM Berat

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 26 November 2021, 19:00 WIB
Langkah itu dianggap menjadi jalan keluar atas kebuntuan yang selama ini...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya