Jumat 12 Maret 2021, 19:07 WIB

Anggota DPR Nilai Hukuman Mati Koruptor Bisa Diterapkan

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Anggota DPR Nilai Hukuman Mati Koruptor Bisa Diterapkan

Ist/DPR
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.

 

ANGGOTA Komisi III DPR RI Asrul Sani menilai hukuman mati bagi koruptor bisa saja diterapkan oleh para penegak hukum. Hal itu dimungkinkan karena hukuman mati merupakan hukum positif yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang (UU) nomor 2 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Artinya merupakan hukum positif. Kemudian bisa dimanfaatkan oleh penegak hukum," ujar Arsul, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, saat menjadi narasumber dalam diskusi daring yang berlangsung pada Jumat (12/3).

Oleh karena itu, pada dasarnya Komisi III DPR tidak berkeberatan apabila aparat penegak hukum akan menggunakan hukuman mati kepada para koruptor. Hanya saja, Arsul menilai pemberian vonis hukuman mati harus betul-betul dilakukan berdasarkan pertimbangan yang mendalam terkait kasus yang sedang ditangani.

"Penegak hukum atau pengadilan tentu harus memperhatikan sekali lagi aspek-aspek keadilan, serta memperhatikan alat buktinya, kemudian peran dari si terdakwa itu sendiri, serta tentu korupsinya seperti apa," ujarnya.

Belakangan isu hukuman mati mencuat setelah Juliari Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos) terjerat perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (banso) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Kendati demikian Arsul tak memungkiri hukuman mati jika merujuk pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa digeser pada hukuman seumur hidup. "Hukuman seumur hidup pidananya tidak jauh berbeda dengan hukuman mati," paparnya. (Uta/OL-09)

Baca Juga

Antara

KPK Pelajari Dugaan Korupsi Merpati Airlines

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 23 Mei 2022, 18:51 WIB
Lamsihar menduga ada permainan yang dilakukan oleh jajaran direksi dari dana pensiun PT Merpati Nusantara...
MI/ Moh Irfan

Mahfud MD: Penunjukan Penjabat Daerah Dilakukan Secara Terbuka

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 23 Mei 2022, 18:47 WIB
Mahfud menjelaskan menjelaskan dalam proses penunjukan penjabat daerah, pemerintah pusat melibatkan Tim Penilai Akhir, yang...
Ist

Asosiasi UPK NKRI Menolak Transformasi UPK - BUMDes

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 18:45 WIB
Asosiasi UPN NKRI menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo dengan tuntutan pencabutan Pasal 73 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya