Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENANGGAPI arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperbolehkan izin kegiatan yang dapat mengumpulkan banyak orang untuk para pelaku industri event.
Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman menyebut sebenarnya apabila merujuk pada data atau indikator yang valid secara epidemiologi untuk pelonggaran atau pengetatan dengan test positivity rate belum pada tahapan aman.
"Sebetulnya kita secara ilmiah belum pada tahapan yang aman untuk melakukan keramaian, keramaian itu akan relatif ya. Resikonya lebih bukan dijamin tidak ada ya, tapi resikonya lebih sedikit kalau test positivity rate itu sudah di 5% sebetulnya atau setidaknya yang moderat di antara 5% atau 8%," kata Dicky kepada Media Indonesia, Kamis (11/3)
Dia menjelaskan begitu dengan angka kematian dalam tren menurun. Namun, pada 2 indikator ini belum terpenuhi oleh Indonesia. Sehingga secara kesehatan masyarakat belum terpenuhi juga jaminan keamanan dari potensi penularan Covid-19.
"Walaupun protokol kesehatan dilakukan, jadi protokol kesehatan ini sekali lagi bukanlah benda ajaib. Bukanlah senjata ajaib menjamin tidak terjadinya penularan," sebutnya.
Baca juga: Wisatawan Berdatangan, Prokes Ketat Berlaku di Kepulauan Seribu
Dia menegaskan upaya 3T atau tindakan melakukan tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment) adalah salah satu upaya utama dan paling penting dalam penanganan Covid-19.
"Yang paling penting yang dilakukan adalah 3T dengan 5M itu dilakukan untuk mencapai test positivity rate itu tadi, yang katakanlah moderat 5% atau 8%. Nah, ketika itu dipenuhi atau terpenuhi baru dilakukan pelonggaran bertahap itu dengan protokol kesehatan, membatasi juga kapasitas orang," jelasnya
Tentunya pemerintah juga harus memprioritaskan jenis kegiatan apa yang didahulukan. Namun, terkait risiko dalam kebijakan ini tentunya besar meskipun mereka telah divaksin.
"Misalnya bagaimana jika mereka sudah divaksin. Masalahnya tidak ada jaminan itu walaupun sudah divaksin pun kita ini kan belum memiliki data berapa persen Sinovac bisa cegah transmisi atau penularan," lanjutnya.
Berbeda dengan vaksin Covid-19 buatan Oxford-AstraZeneca telah ada dikisaran setidaknya diatas 50%. Sehingga kondisi ini yang akan membantu orang yang sudah divaksin dengan protokol menjadi satu kombinasi kebijakan untuk menjamin tidak terjadinya klaster dan penularan.
"Adapun misalnya pemerintah memberikan kelonggaran itu ya harus dilihat per wilayahnya," terangnya.(OL-4)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Potensi peningkatan kasus Covid-19 dan pneumonia dapat meluas akibat lonjakan kerumunan dan mobilitas yang tinggi selama liburan.
Selain itu, pemerintah juga bisa mengerahkan petugas di lapangan agar melakukan edukasi atau upaya persuasif sehingga ketertiban bisa dijaga secara gotong-royong.
Korban selamat dari Itaewon mengaku mengalami kendala saat pemulihan usai peristiwa yang mengakibatkan 159 orang tewas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyebut Jakarta pun siap menuju endemi.
Polda Metro Jaya telah menyiapkan sekira 2.000 personel untuk melakukan pengamanan serta pelayanan selama Ramadan 2023.
POLDA Metro Jaya siapkan telah memetakan titik-titik tempat yang akan diserbu masyarakat untuk berburu kebutuhan makanan selama bulan Ramadan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved