Kamis 11 Maret 2021, 20:30 WIB

Kapolri Izinkan Gelar Event, Epimidiolog: Indonesia Belum Aman

Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum
Kapolri Izinkan Gelar Event, Epimidiolog: Indonesia Belum Aman

Dok. Pribadi
Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman

 

MENANGGAPI arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperbolehkan izin kegiatan yang dapat mengumpulkan banyak orang untuk para pelaku industri event.

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman menyebut sebenarnya apabila merujuk pada data atau indikator yang valid secara epidemiologi untuk pelonggaran atau pengetatan dengan test positivity rate belum pada tahapan aman.

"Sebetulnya kita secara ilmiah belum pada tahapan yang aman untuk melakukan keramaian, keramaian itu akan relatif ya. Resikonya lebih bukan dijamin tidak ada ya, tapi resikonya lebih sedikit kalau test positivity rate itu sudah di 5% sebetulnya atau setidaknya yang moderat di antara 5% atau 8%," kata Dicky kepada Media Indonesia, Kamis (11/3)

Dia menjelaskan begitu dengan angka kematian dalam tren menurun. Namun, pada 2 indikator ini belum terpenuhi oleh Indonesia. Sehingga secara kesehatan masyarakat belum terpenuhi juga jaminan keamanan dari potensi penularan Covid-19.

"Walaupun protokol kesehatan dilakukan, jadi protokol kesehatan ini sekali lagi bukanlah benda ajaib. Bukanlah senjata ajaib menjamin tidak terjadinya penularan," sebutnya.

Baca juga: Wisatawan Berdatangan, Prokes Ketat Berlaku di Kepulauan Seribu

Dia menegaskan upaya 3T atau tindakan melakukan tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment) adalah salah satu upaya utama dan paling penting dalam penanganan Covid-19.

"Yang paling penting yang dilakukan adalah 3T dengan 5M itu dilakukan untuk mencapai test positivity rate itu tadi, yang katakanlah moderat 5% atau 8%. Nah, ketika itu dipenuhi atau terpenuhi baru dilakukan pelonggaran bertahap itu dengan protokol kesehatan, membatasi juga kapasitas orang," jelasnya

Tentunya pemerintah juga harus memprioritaskan jenis kegiatan apa yang didahulukan. Namun, terkait risiko dalam kebijakan ini tentunya besar meskipun mereka telah divaksin.

"Misalnya bagaimana jika mereka sudah divaksin. Masalahnya tidak ada jaminan itu walaupun sudah divaksin pun kita ini kan belum memiliki data berapa persen Sinovac bisa cegah transmisi atau penularan," lanjutnya.

Berbeda dengan vaksin Covid-19 buatan Oxford-AstraZeneca telah ada dikisaran setidaknya diatas 50%. Sehingga kondisi ini yang akan membantu orang yang sudah divaksin dengan protokol menjadi satu kombinasi kebijakan untuk menjamin tidak terjadinya klaster dan penularan.

"Adapun misalnya pemerintah memberikan kelonggaran itu ya harus dilihat per wilayahnya," terangnya.(OL-4)

Baca Juga

DOK DPR RI

Puan Laksanakan Salat Idul Fitri di Rumah Dinas Ketua DPR

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 13 Mei 2021, 10:07 WIB
Berdasarkan foto yang beredar, Puan terlihat khusyu melaksanakan salat Idul Fitri dengan mengenakan mukena berwarna...
DOK DPR RI

Gus AMI: Jangan Ada Perusahaan Tak Bayar THR Pegawai

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 13 Mei 2021, 09:58 WIB
Pimpinan DPR RI Korkesra itu mengingatkan perusahaan untuk memperlakukan pegawai sebagai aset...
DOK DPR RI

Wakil Ketua DPR: Kaji Mendalam Rencana Kenaikan PPN

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 12 Mei 2021, 23:27 WIB
Muhaimin, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (12/5/2021), menyatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan, jika kenaikan PPN ini resmi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Toleransi tak Pernah Putus di Adonara

Bencana membuat masyarakat Adonara semakin rukun. Ramadan lebih mempersatukan mereka.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya