Selasa 09 Maret 2021, 18:07 WIB

Mahfud Tantang Amien Cs Bawa Bukti Kasus FPI Bukan Keyakinan

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Mahfud Tantang Amien Cs Bawa Bukti Kasus FPI Bukan Keyakinan

Biro Setpres
Mahfud MD

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD menantang Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam anggota FPI untuk menyampaikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kasus di KM 50 Tol Cikampek adalah pelanggaran HAM berat.

Hal tersebut diutarakan Mahfud MD lantaran tim bentukan Amien Rais itu tidak memercayai hasil rekomendasi yang dirilis Komnas HAM.

"Temuan Komnas HAM, yang terjadi di Cikampek KM 50 adalah pelanggaran HAM biasa. Tapi TP3 yakin bahwa enam laskar itu adalah korban pelanggaran HAM berat," ujar Mahfud usai mendampingi Presiden Joko Widodo menemui TP3 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/3).

 

Yang menjadi persoalan, lanjut dia, tim tersebut hanya berbekal keyakinan tanpa memegang bukti-bukti kuat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat.

 

"Kalau memang ada pelanggaran HAM berat, mana buktinya? Sampaikan sekarang. Kita minta bukti, bukan keyakinan. Kalau keyakinan, kita semua punya keyakinan masing-masing," jelas mantan ketua MK itu.

 

Mahfud menjelaskan pelanggaran HAM bisa dikualifikasikan berat jika memenuhi tiga syarat. Yakni terstruktur, sistematis dan masif.

 

"Pelanggaran HAM berat itu dilakukan terstruktur, berjenjang. Taktiknya seperti ini, alat yang digunakan ini, kalau terjadi hal ini, langsung lari ke sini. Seperti itu. Kemudian sistematis. Artinya tahapannya jelas jelas. Yang terakhir masif, menimbulkan korban jiwa yang meluas. Kalau semua bukti itu ada, ya dibawa. Tunjukkan ke Komnas HAM. Kita adili secara terbuka," tegas dia.

Ia menegaskan bahwa pemerintah sejak awal sudah bersikap netral. Proses investigasi diserahan sepenuhnya kepada Komnas HAM

Lembaga independen itu pun sudah menyelesaikan penyelidikan dan memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah.

"Presiden meminta Komnas HAM bekerja sebebas-bebasnya. Panggil siapa saja yang punya bukti. Pemerintah tidak pernah ikut campur. Semua proses itu dilakukan secara transparan, adil dan bisa dinilai publik," pungkasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

MI/M Irfan

Dugaan Kebocoran Informasi, KPK Diminta Lakukan Evaluasi Internal

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 13 April 2021, 16:26 WIB
KPK diminta melakukan evaluasi internal terkait dugaan bocornya informasi saat penyidik akan melakukan penggeledahan terkait kasus...
Dok Pribadi

Yenti Garnasih: Kasus BLBI Jangan Semua Diperdatakan

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 13 April 2021, 15:59 WIB
Yenti Garnasih meminta pemerintah untuk memilah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang masih dalam ranah...
Antara

Moeldoko: Masih Nekat Korupsi? Pasti Disikat

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 13 April 2021, 15:33 WIB
Dia pun menegaskan komitmen Presiden Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab, sistem pencegahan korupsi yang dibangun...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Salah Kaprah Salurkan Energi

Kenakalan remaja pada masa lalu hingga masa kini masih ada, bahkan semakin meninggi. Itu terjadi karena remaja sering kali mementingkan solidaritas grup.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya