Selasa 09 Maret 2021, 00:41 WIB

KPK Periksa Tersangka dalam Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPK Periksa Tersangka dalam Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengurai pokok perkara dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021. Caranya melalui pendalaman pemeriksaan terhadap ketiga tersangkanya yakni Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA), Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.

"Tersangka NA, ER dan AS masing-masing diperiksa tim penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saling menjadi saksi," ungkap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/3).

Menurut dia, tim penyidik KPK menggali pengetahuan ketiga tersangka mengenai pokok perkara yang melahirkan korupsi. Misalnya, terkait dugaan pengerjaan beberapa proyek oleh AS yang sebelumnya telah di setujui oleh NA melalui ER.

Dikonfirmasi pula, kata dia, terkait teknis penyerahan sejumlah uang berupa fee yang diduga diberikan untuk NA oleh AS melalui ER.

"Keterangan selengkapnya tentu telah tertuang di dalam BAP pemeriksaan yang akan di ungkap di depan persidangan yang terbuka untuk umum," pungkasnya.

Baca juga: Dalami Suap dan Gratifikasi, KPK Mulai Periksa Nurdin Abdullah

Ketiganya dibekuk KPK pada Jumat, 26 Februari 2021, dengan bukti suap uang Rp2 miliar melalui operasi senyap atau operasi tangkap tangan (OTT).

KPK kemudian menetapkan ketiganya menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi pada proyek kawasan wisata Bira, Bulukumba. NA dan ER menjadi tersangka penerima suap, sedangkan AS tersangka pemberi suap.

NA dan ER dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, AS dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(OL-5)

Baca Juga

Medcom/M Rizal

KPK: Masih Banyak Pengusaha Bandel Lakukan Suap

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 18 April 2021, 08:22 WIB
KPK sudah menangani 1.071 perkara pada 2004 sampai 2020. Dari total itu, sebanyak 704 perkara merupakan kasus...
ANTARA/M Risyal Hidayat

KPK Kebut Pengusutan Korupsi di Ditjen Pajak

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 18 April 2021, 07:08 WIB
Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. KPK juga sudah menetapkan tersangka dalam kasus...
DOK BAKAMLA

Bakamla Peringatkan Kapal Yunani yang Mondar-mandir di ALKI III

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 18 April 2021, 07:02 WIB
Puskodal Bakamla RI menggiring dan mengawasi kapal itu hingga keluar dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan memastikannya masuk...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Maksimalkan Target di Ajang Pramusim

EMPAT tim semifinalis Piala Menpora, yakni PSS Sleman, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar, akan memaksimalkan turnamen pramusim sebelum berlanjut ke Liga 1

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya