Jumat 05 Maret 2021, 15:56 WIB

Dalami Suap dan Gratifikasi, KPK Mulai Periksa Nurdin Abdullah

Tri Subarkah  | Politik dan Hukum
Dalami Suap dan Gratifikasi, KPK Mulai Periksa Nurdin Abdullah

MI/Adam Dwi
Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK.

 

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah guna pendalaman kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan infrastruktur periode 2020-2021.

Selain itu, penyidik turut memeriksa dua tersangka lain, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulsel Edy Rahmat, serta Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.

"Para tersangka diperiksa dalam kapasitas saling menjadi saksi," ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan resmi, Jumat (5/3).

Baca juga: KPK Setor Rp700 Juta ke Kas Negara dari Lima Koruptor

Dalam perkara ini, Nurdin diduga menerima uang Rp2 miliar dari Agung melalui perantara Edy. Pada Minggu (28/2) lalu, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut Edy adalah representasi sekaligus orang kepercayaan Nurdin.

Ketiga tersangka diamankan melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik pada Jumat (26/2) lalu. Uang yang diterima Nurdin diduga untuk memuluskan langkah Agung mendapatkan beberapa proyek pengerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan pada 2021. 

Baca juga: AHY Surati Menko Polhukam dan Kapolri Minta KLB Dihentikan

Sebelumnya, Agung telah mengerjakan lima proyek selama 2019-2020. Selain dari Agung, KPK mensinyalir Nurdin juga mendapatkan uang dari kontraktor lain dalam kurun waktu 2020-2021, yakni masing-masing sebesar Rp200 juta, Rp1 miliar dan Rp2,2 miliar.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menduga kasus rasuah yang menjerat Nurdin terkait dengan ongkos politik yang tinggi dan praktik balas budi. Menurutnya, calon kepala daerah kerap menutupi kebutuhan pemilu dengan menerima bantuan dari pengusaha.

"Kandidat juga perlu memberikan mahar politik. Sehingga, saat menjadi pejabat publik, dia akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan balas budi," pungkas Egi.(OL-11)

Baca Juga

MI/Ramdani

KPK Cek Surat Penanggalan Jabatan Pegawai Gagal TWK

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 09 Mei 2021, 09:16 WIB
Sebelumnya beredar potongan surat yang disebut-sebut milik lembaga antirasuah itu yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri tanpa...
Ist/DPR

Cegah Covid-19, DPR Minta Perketat Keluar Masuk Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 09 Mei 2021, 08:41 WIB
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie berharap pada tanggal 6-7 Mei 2021 saat pemberlakuan larangan mudik, akses...
Ist/DPR

Hari Ini, Puan Akan Tinjau Larangan Mudik di Tiga Provinsi

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 09 Mei 2021, 08:15 WIB
Ketiga provinsi yang akan dikunjungi Puan adalah Lampung, Banten, dan Jawa Tengah. Dia sangat berharap pelaksanaan di lapangan sesuai...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Gelombang Ketiga Covid tidak Terhindarkan di India

Varian baru ialah faktor penyebab di balik gelombang kedua yang ganas di negara itu dengan kemungkinan lebih banyak muncul.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya