Jumat 05 Maret 2021, 15:56 WIB

Dalami Suap dan Gratifikasi, KPK Mulai Periksa Nurdin Abdullah

Tri Subarkah  | Politik dan Hukum
Dalami Suap dan Gratifikasi, KPK Mulai Periksa Nurdin Abdullah

MI/Adam Dwi
Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah menjalani pemeriksaan perdana di gedung KPK.

 

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah guna pendalaman kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan infrastruktur periode 2020-2021.

Selain itu, penyidik turut memeriksa dua tersangka lain, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulsel Edy Rahmat, serta Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.

"Para tersangka diperiksa dalam kapasitas saling menjadi saksi," ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan resmi, Jumat (5/3).

Baca juga: KPK Setor Rp700 Juta ke Kas Negara dari Lima Koruptor

Dalam perkara ini, Nurdin diduga menerima uang Rp2 miliar dari Agung melalui perantara Edy. Pada Minggu (28/2) lalu, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut Edy adalah representasi sekaligus orang kepercayaan Nurdin.

Ketiga tersangka diamankan melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik pada Jumat (26/2) lalu. Uang yang diterima Nurdin diduga untuk memuluskan langkah Agung mendapatkan beberapa proyek pengerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan pada 2021. 

Baca juga: AHY Surati Menko Polhukam dan Kapolri Minta KLB Dihentikan

Sebelumnya, Agung telah mengerjakan lima proyek selama 2019-2020. Selain dari Agung, KPK mensinyalir Nurdin juga mendapatkan uang dari kontraktor lain dalam kurun waktu 2020-2021, yakni masing-masing sebesar Rp200 juta, Rp1 miliar dan Rp2,2 miliar.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menduga kasus rasuah yang menjerat Nurdin terkait dengan ongkos politik yang tinggi dan praktik balas budi. Menurutnya, calon kepala daerah kerap menutupi kebutuhan pemilu dengan menerima bantuan dari pengusaha.

"Kandidat juga perlu memberikan mahar politik. Sehingga, saat menjadi pejabat publik, dia akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan balas budi," pungkas Egi.(OL-11)

Baca Juga

DOK NasDem.

NasDem: UU IKN Tampilkan Karakter Hukum Progresif

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 19 Januari 2022, 15:15 WIB
Pada Pasal 8 UU IKN bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara ialah Otorita IKN Nusantara yang beroperasi paling lambat...
Ist/DPR

Fraksi Gerindra Perjuangkan Jakarta Jadi Pusat Keuangan, Bisnis, dan Ekonomi

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 19 Januari 2022, 14:08 WIB
Pemerintah harus memikirkan Jakarta sebagai daerah khusus ekonomi, bisnis, dan keuangan serta sejarah setelah UU Pemindahan (IKN) Ibu Kota...
DOK MI.

Buron Korupsi Bank Mandiri Ditangkap Kejagung

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 19 Januari 2022, 14:04 WIB
Melalui program Tabur, Leonard mengimbau seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya