Sabtu 06 Maret 2021, 20:15 WIB

Baleg akan Raker Ulang Bahas RUU KUHP ke Prolegnas 2021

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Baleg akan Raker Ulang Bahas RUU KUHP ke Prolegnas 2021

Antyara/Aditya Pradana Putra
Unjuk rasa menolak revisi UU KUHP

 

BADAN Legislasi (Baleg) DPR akan melaksanakan Rapat Kerja (Raker) ulang antar-fraksi dan pemerintah terkait rencana pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. 

Menurut Wakil Ketua Baleg dari Fraksi PPP Achmad Baidowi, RUU KUHP baru bisa dibahas di DPR apabila RUU tersebut telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. 

"Kalau RKUHP mau dibahas, harus masuk dalam Prolegnas 2021 yang dibahas dalam Raker. Ya nanti ada raker ulang," ujar pria yang akrab disapa dengan Awiek ini ketika dihubungi Sabtu (6/3). 

Menurut Awiek, pelaksanaan Raker pembahasan RUU KUHP ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 sudah sesuai dengan aturan dalam UU nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. 

Baca juga : DPR Simulasikan Enam Model Pelaksanaan Pemilu 2024

Baleg juga masih menunggu hasil rapat internal yang akan dilakukan pada Senin (8/3) terkait penentuan sikap tindak lanjut Prolegnas 2021 yang belum diambil keputusan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR.

"Ya nanti bisa didalami lagi (RUU KUHP)," ungkapnya.

Seperti yang sudah diketahui RUU KUHP belum masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Prolegnas Priortas 2021 sendiri juga hingga saat ini belum disahkan oleh DPR pada pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut pengesahan RUU KUHP dinilai mendesak mengingat KUHP yang ada saat ini sudah usang. Pengesahan RUU KUHP dibutuhkan untuk mennyesuaikan kebutuhan hukum terhadap perubahan zaman. (OL-7)

Baca Juga

Ist/DPR

Anggota DPR: Tiga DOB Papua Reduksi Kecemburuan Sosial

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 13:32 WIB
Pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan dapat mereduksi kecemburuan sosial yang berujung sebagai pemicu konflik yang...
MI/ANDRI WIDIYANTO

Soal Kasus Brigadir J: Sikap Presiden Masih Sama, Ungkap Secara Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 08 Agustus 2022, 13:11 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa sikap Presiden Joko Widodo atas kasus Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat tetap...
MI

KPU: Pencatutan Identitas Urusan Individual

👤Yakub Pryatama W 🕔Senin 08 Agustus 2022, 12:25 WIB
"Persoalan pencatutan NIK itu urusan individual. Kami fungsinya administratif. Kami menerima dokumen parpol yang juga ada pernyataan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya