Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) sangat geram dengan keberadaan mafia tanah di Tanah Air yang sudah sedemikian canggih dan masif dalam menjalankan aksinya. Karenanya MUI sangat mendukung berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka memberantas mafia tanah di tanah air sampai ke akar-akarnya.
"Saat ini mafia tanah di Tanah Air sudah sedemikian terstruktur dan masif atau canggih. Misalnya ada orang yang mengaku akan membeli tanah, kemudian yang bersangkutan minta difoto sertifikat tanahnya, lewat HP (handphone). Tapi nanti foto lewat HP itu, bisa persis seperti asli. Istilah kita, aspal," ujar Sekjen MUI Dr Amirsyah Tambunan, MA, dalam Webinar Kelompok Terumpun, Jumat (5/3).
Karenanya ketika Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) mengajak berdiskusi untuk memecahkan masalah mafia tanah, Buya Amirsyah langsung menyetujuinya.
"Saya sudah berkali-kali berdiskusi dengan Mas Budi (Ketua FKMTI membahas masalah mafia tanah. Dulu saya masih Wakil Sekjen, saya bilang tunggu lah waktunya. Alhamdulilah hari ini kita bisa melakukan diskusi. Kita bedah kasus ini," ujarnya.
"Insya Allah Selasa (9/3) akan kita bawa ke Rapim dan akan menjadi kebijakan MUI. kalau sebelumnya kita membahas hingar-bingar soal miras, soal SKB, sudah saatnya kita mengangkat persoalan tanah," jelasnya.
Buya berharap peserta yang hadir dalam webinar ini betul-betul menaruh pemikiran yang serius untuk menyelamatkan tanah sebagai bagian kedaulatan NKRI.
Selain Sekjen MUI, ikut hadir dalam webinar kali ini sebanyak 22 orang, antara lain Staf Khusus Menteri ATR/Ka BPN Bidang Kelembagaan DR Teuku Taufiqulhadi M Si, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo SE PHD, dan Ketua FKMTI Budiarjo. Webinar ini dipandu oleh Wakil Sekjen MUI Dr H Ikhsan Abdullah SH MH.
Sementara itu Ketua FKMTI, Budiarjo sangat gembira dengan respon MUI yang begitu bersemangat membedah persoalan tanah. Dia berharap hasil diskusi ini nantinya bisa menjadi kebijakan yang berpihak pada kebenaran dan keadilan.
"Untuk mendukung terungkapnya mafia tanah, FKMTI siap mengadu data. Dengan cara itu, akan terungkap mafia tanah sampai ke beking-bekingnya. Sebagai korban, kami sangat mengetahui masalah," tegasnya.
Budi juga menandaskan, para korban mafia tanah siap dipenjara jika data kepemilikan tanah mereka tidak benar. Sebaliknya jika data para korban mafia tanah benar, maka pemerintah harus menjatuhkan hukuman berat kepada perampas tanah tanpa pandang bulu. (OL-13)
Baca Juga: Simak Modus Empat Tersangka Mafia Tanah di Sumut
ANGGOTA Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa reformasi Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek regulasi semata.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penurunan IHSG dipicu oleh penilaian MSCI terkait isu transparansi pasar saham Indonesia.
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa kritik publik terhadap Polri kerap dirangkum dalam ungkapan 'tajam ke bawah, tumpul ke atas.'
ANALIS Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.
KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof. Sudarnoto Abdul Hakim mendorong Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian (Board of Peace).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Wakil Ketua Umum MUI Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, mengecam aksi biduan seksi yang berjoget erotis di panggung peringatan Isra Mikraj.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa kebijakan publik, termasuk sistem pemilihan, harus selalu dievaluasi secara objektif demi kepentingan masyarakat luas.
Kampung Haji Indonesia dapat dikategorikan sebagai inovasi pelayanan haji untuk lebih baik.
Ekosistem keuangan haji adalah sistem yang kompleks melibatkan berbagai pihak dan proses dalam pengelolaan dana haji serta meningkatkan kualitas pelayanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved