Muhammadiyah Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah berpandangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur investasi minuman keras (miras) bertentangan dengan dengan Pancasila.

"Dalam pembangunan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa. Dan pembangunan ekonomi jangan sampai berdampak buruk pada masa depan bangsa termasuk moral generasi bangsa," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/3).

Sehingga dalam kebijakan pembangunan ekonomi, politik, dan budaya terintegrasi dengan nilai-nilai agama dan luhur bangsa. Sehingga tugas kepemimpinan nasional tidak boleh ada yang bertentangan atau berlawanan demi pembangunan ekonomi atau politik.

"Pembangunan ekonomi, investasi, dan segala usaha sejahtera rakyat akan didukung. Tetapi mana kala ada yang menyangkut agama kami menyampaikan aspirasi sejalan dengan pandangan agama dan dijamin oleh konstitusi," ujar Haedar.

Menurutnya nilai-nilai ekonomi masih banyak ruang bisa didukung oleh agama. Sehingga Muhammadiyah menilai segala kebijakan yang bertentangan dengan agama, Pancasila, dan nilai luhur bangsa semestinya tidak dilakukan.

"Bangsa ini perlu belajar dari pengalaman masa lalu bahwa Indonesia bisa maju karena bersatu dan menghargai nilai luhur agama, Pancasila dan budaya. Itu lah dasar pemikiran kami," pungkasnya. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Baharman