Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KONGRES Luar Biasa Partai Demokrat dijadwalkan digelar Maret ini. KLB disebut terbuka bagi internal maupun eksternal Demokrat, untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum (ketum) Demokrat. Mantan kader Demokrat yang kini menjadi Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Hasnaeni 'Wanita Emas' (HWE), mengaku siap maju dalam KLB untuk merebut posisi tertinggi di partai tersebut.
"Jikalau ada KLB, maka saya Hasnaeni siap dicalonkan menjadi ketua umum Partai Demokrat," kata Hasnaeni dalam keterangan tertulis, Senin (1/3).
Jika diberikan amanah memimpin Partai Demokrat, Hasnaeni berjanji akan memajukan para kader dan simpatisan partai tersebut.
"Saya akan merubah Partai Demokrat menjadi partai yang memiliki visi-misi seperti Partai Emas," kata dia.
Visi-misi yang ia maksud adalah menyejahterakan para kader dan simpatisan Demokrat. Ia juga ingin menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka.
"Saya siap menyejahterakan kadernya, dan memberikan lapangan kerja bagi kadernya. Juga bagi simpatisannya," jelas Hasnaeni yang pernah 10 tahun menjadi kader Demokrat ini.
Selain itu, tujuh manfaat Partai Emas bagi kader dan simpatisan, akan ia terapkan di Partai Demokrat nantinya. Tujuh manfaat ini antara lain, pemberian manfaat jaminan masa depan, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan. kader dan simpatisan Partai Demokrat yang juga akan terjamin memiliki lapangan pekerjaan dan terjamin hari tuanya. Lalu mendapat jaminan rumah tinggal, dan jaminan santunan kematian.
baca juga: Max Sopacua: KLB Sebagai Upaya Penyelamatan Partai Demokrat
Sebelumnya, Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan menyebut mayoritas dewan pimpinan cabang (DPC) mendukung KLB Demokrat. Selain peserta, lokasi KLB menurutnya juga telah siap.
"Sudah semuanya. Semuanya sudah. Tempat sudah, peserta sudah. Tapi itu belum bisa kita ekspose ya karena nanti kan akan banyak kendala," ujar Hencky.
KLB Demokrat akan diketuai oleh Jhoni Allen Marbun. Selain itu, ia menyebut nama Darmizal akan menjadi Ketua Bidang Operasional KLB Demokrat.
"Sudah (ada panitia). Ketuanya itu kan Pak Jhoni Allen. Kemudin Pak Darmizal (sebagai) operasional, ketua bidang operasional persiapan kongres," tutur Hencky.
"Jadi sebetulnya ketua KLB itu kita-kita semua lah. Cuma pelaksanaan di lapangan itu kan harus ada punya pertanggungjawaban gitu," imbuhnya.
Hencky menambahkan bahwa Demokrat menilai rencana KLB tersebut ilegal. Sebab pada dasarnya, pelaksanaan KLB harus mendapat persetujuan dari Ketua Mejelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Serta harus disetujui minimal dua pertiga dari 34 DPD dan setengah dari 514 DPC Demokrat. (OL-3)
AHY menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata agar manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), melakukan kunjungan kerja intensif ke Kabupaten Aceh Tamiang.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah akan membentuk Komite Nasional utang Kereta Cepat.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1).
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved