Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SEJUMLAH politisi senior dan pendiri Partai Demokrat kian solid menggugat kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam partai berlambang Mercy tersebut. Politisi Max Sopacua menyebut upaya gugatan tersebut akan dibuat dalam penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menyelamatkan Partai Demokrat.
“Kami, kader Partai Demokrat menggugat untuk mengembalikan dan menegakkan Demokrat menjadi partai modern dan terbuka," ujar Max Sopacua dalam keterangan persnya, Senin malam (22/2)
Max mengatakan saat ini kondisi obyektif Partai Demokrat terbelah menjadi dua, yakni Kubu Dinasti SBY dan Kubu Garis Lurus. Menurutnya, Kubu Dinasti SBY adalah kelompok kader yang ingin mempertahankan kemapanan Partai Demokrat untuk tetap menjadi Partai Dinasti SBY. Sedangkan Kubu Garis Lurus adalah kelompok Kader yang berkehendak menyelamatkan, mengembalikan dan meluruskan garis perjuangan Partai Demokrat sebagaimana cita cita awal pendirinya. Yaitu Partai Demokrat sebagai partai modern dan partai terbuka.
"Itulah landasan kita berjuang, yang ditanamkan oleh Para Pendiri pada sejak awal. Tetapi dalam kepemimpinan SBY sebagai Ketua Umum, Partai Demokrat dikerdilkan menjadi partai keluarga," kata Max Sopacua.
Belakangan, sejumlah tokoh pendiri dan politisi senior Partai Demokrat semakin kuat mendesak penyelenggaraan KLB. Mereka menganggap terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum dalam Kongres partai 2020 lalu sarat dengan kebohongan dan tidak mengikuti tata tertib yang berlaku. (OL-13)
Baca Juga: AHY Tuding Lingkaran Istana Ingin Rebut Partai Demokrat
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belumĀ menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved