Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH politisi senior dan pendiri Partai Demokrat kian solid menggugat kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam partai berlambang Mercy tersebut. Politisi Max Sopacua menyebut upaya gugatan tersebut akan dibuat dalam penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menyelamatkan Partai Demokrat.
“Kami, kader Partai Demokrat menggugat untuk mengembalikan dan menegakkan Demokrat menjadi partai modern dan terbuka," ujar Max Sopacua dalam keterangan persnya, Senin malam (22/2)
Max mengatakan saat ini kondisi obyektif Partai Demokrat terbelah menjadi dua, yakni Kubu Dinasti SBY dan Kubu Garis Lurus. Menurutnya, Kubu Dinasti SBY adalah kelompok kader yang ingin mempertahankan kemapanan Partai Demokrat untuk tetap menjadi Partai Dinasti SBY. Sedangkan Kubu Garis Lurus adalah kelompok Kader yang berkehendak menyelamatkan, mengembalikan dan meluruskan garis perjuangan Partai Demokrat sebagaimana cita cita awal pendirinya. Yaitu Partai Demokrat sebagai partai modern dan partai terbuka.
"Itulah landasan kita berjuang, yang ditanamkan oleh Para Pendiri pada sejak awal. Tetapi dalam kepemimpinan SBY sebagai Ketua Umum, Partai Demokrat dikerdilkan menjadi partai keluarga," kata Max Sopacua.
Belakangan, sejumlah tokoh pendiri dan politisi senior Partai Demokrat semakin kuat mendesak penyelenggaraan KLB. Mereka menganggap terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum dalam Kongres partai 2020 lalu sarat dengan kebohongan dan tidak mengikuti tata tertib yang berlaku. (OL-13)
Baca Juga: AHY Tuding Lingkaran Istana Ingin Rebut Partai Demokrat
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved