Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
TERDAKWA kasus dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Joko Soegiarto Tjandra, menyebut-nyebut nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sidang yang digelar Pengadilan Tipikor Jakarta. Itu bermula saat jaksa penuntut umum bertanya soal kedekatannya dengan pihak swasta bernama Rahmat.
Menurut Joko, Rahmat pernah menelepon dan mengajaknya untuk bertemu dengan Ma'ruf Amin saat kunjungan kerja Wapres ke Kuala Lumpur, Malaysia.
"Dia (Rahmat) telepon saya, bilang, 'Pak Joko, kita mau ke Malaysia karena ada kunjungan kerja.' Beliau bilang Pak Kiai, panggilannya Abah, mau ke Kuala Lumpur, itu yang sekarang jadi Wapres kita, mau ke KL," aku Joko, Kamis (25/2).
Mendengar ajakan Rahmat, Joko pun menyanggupinya. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa pertemuan dengan Ma'ruf batal.
"Pak Joko bersedia ketemu? Oh dengan senang hati, waktu tidak ditentukan kapan. Saat itu, saya dengar-dengar badannya kurang enak badan, jadi enggak jadi datang," terang Joko.
Joko menjelaskan bahwa perkenalannya dengan Rahmat telah terjalin sejak 2018. Saat itu, Joko turut hadir bersama rombongan tim Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang mengunjungi politisi negeri jiran, Anwar Ibrahim. Rahmat, sebut Joko, ikut dalam kunjungan tersebut.
"Di situ saya bertemu karena waktu itu teman-teman di ICMI saya semua kenal. Di situ saya ketemu namanya Rahmat," terang Joko.
Rahmat merupakan orang yang disebut mengenalkan Joko ke jaksa Pinangki Sirna Malasari. Melalui Rahmat, Pinangki berhasil menawarkan upaya hukum pengurusan fatwa MA kepada Joko. (OL-14)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Klaster makelar kasus, yakni Zarof Ricar dan Ronny Bara Pratama, putra Zarof Ricar. Keempat, klaster aparat penegak hukum yang diduga melakukan perintangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved