Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
TERDAKWA kasus dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Joko Soegiarto Tjandra, menyebut-nyebut nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sidang yang digelar Pengadilan Tipikor Jakarta. Itu bermula saat jaksa penuntut umum bertanya soal kedekatannya dengan pihak swasta bernama Rahmat.
Menurut Joko, Rahmat pernah menelepon dan mengajaknya untuk bertemu dengan Ma'ruf Amin saat kunjungan kerja Wapres ke Kuala Lumpur, Malaysia.
"Dia (Rahmat) telepon saya, bilang, 'Pak Joko, kita mau ke Malaysia karena ada kunjungan kerja.' Beliau bilang Pak Kiai, panggilannya Abah, mau ke Kuala Lumpur, itu yang sekarang jadi Wapres kita, mau ke KL," aku Joko, Kamis (25/2).
Mendengar ajakan Rahmat, Joko pun menyanggupinya. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa pertemuan dengan Ma'ruf batal.
"Pak Joko bersedia ketemu? Oh dengan senang hati, waktu tidak ditentukan kapan. Saat itu, saya dengar-dengar badannya kurang enak badan, jadi enggak jadi datang," terang Joko.
Joko menjelaskan bahwa perkenalannya dengan Rahmat telah terjalin sejak 2018. Saat itu, Joko turut hadir bersama rombongan tim Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang mengunjungi politisi negeri jiran, Anwar Ibrahim. Rahmat, sebut Joko, ikut dalam kunjungan tersebut.
"Di situ saya bertemu karena waktu itu teman-teman di ICMI saya semua kenal. Di situ saya ketemu namanya Rahmat," terang Joko.
Rahmat merupakan orang yang disebut mengenalkan Joko ke jaksa Pinangki Sirna Malasari. Melalui Rahmat, Pinangki berhasil menawarkan upaya hukum pengurusan fatwa MA kepada Joko. (OL-14)
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dugaan penyelewengan dana APBD tersebut tersebar di 25 dinas, badan, dan lembaga di lingkup Pemerintah Kota Depok dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
Bupati Sleman akui tak sejalan dengan Mantan Bupati.
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved