Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
TERDAKWA kasus dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Joko Soegiarto Tjandra, menyebut-nyebut nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sidang yang digelar Pengadilan Tipikor Jakarta. Itu bermula saat jaksa penuntut umum bertanya soal kedekatannya dengan pihak swasta bernama Rahmat.
Menurut Joko, Rahmat pernah menelepon dan mengajaknya untuk bertemu dengan Ma'ruf Amin saat kunjungan kerja Wapres ke Kuala Lumpur, Malaysia.
"Dia (Rahmat) telepon saya, bilang, 'Pak Joko, kita mau ke Malaysia karena ada kunjungan kerja.' Beliau bilang Pak Kiai, panggilannya Abah, mau ke Kuala Lumpur, itu yang sekarang jadi Wapres kita, mau ke KL," aku Joko, Kamis (25/2).
Mendengar ajakan Rahmat, Joko pun menyanggupinya. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa pertemuan dengan Ma'ruf batal.
"Pak Joko bersedia ketemu? Oh dengan senang hati, waktu tidak ditentukan kapan. Saat itu, saya dengar-dengar badannya kurang enak badan, jadi enggak jadi datang," terang Joko.
Joko menjelaskan bahwa perkenalannya dengan Rahmat telah terjalin sejak 2018. Saat itu, Joko turut hadir bersama rombongan tim Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang mengunjungi politisi negeri jiran, Anwar Ibrahim. Rahmat, sebut Joko, ikut dalam kunjungan tersebut.
"Di situ saya bertemu karena waktu itu teman-teman di ICMI saya semua kenal. Di situ saya ketemu namanya Rahmat," terang Joko.
Rahmat merupakan orang yang disebut mengenalkan Joko ke jaksa Pinangki Sirna Malasari. Melalui Rahmat, Pinangki berhasil menawarkan upaya hukum pengurusan fatwa MA kepada Joko. (OL-14)
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa outsourcing di wilayahnya. KPK menjelaskan modus yang digunakan Fadia
KPK menilai permohonan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat sasaran.
Unsur mens rea sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved