Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA pengusaha bernama Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan dua pejabat di Kemensos sebesar Rp3,23 miliar.
Dalam sidang yang digelar secara terpisah di Pengadilan Tipikor Jakarta, suap tersebut dijelaskan terkait penunjukkan keduanya sebagai penyedia bantuan sosial sembako covid-19.
Menurut jaksa penuntut umum KPK, Mohamad Nur Azis, suap yang diberikan Harry kepada Juliari dan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso sebesar Rp1,28 miliar. Sementara besaran suap dari Ardian mencapai Rp1,95 miliar.
"Untuk pengadaan barang/jasa bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Tahun 2020 bulan April sampai Oktober," jelas Azis di ruang sidang, Rabu (24/2).
Bemula dari informasi adanya proyek pengadaan bansos covid-19, Harry melalui perusahaan PT Mandala Hamonangan Sude mulanya menawarkan diri sebagai vendor ke pihak Kemensos. Kendati demikian, perusahaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi.
Oleh sebab itu, ia mendekati PT Pertani agar dapat menjadi penyuplai barang-barang nonberas dalam proyek itu. PT Mandala Hamonangan Sude baru ikut proyek pengadaan bansos di periode kedua, yakni Juli 2020. Sementara Ardian mengikuti proyek pengadaan bansos sembako covid-19 melalui perusahaannya, yakni PT Tigapilar Agro Utama.
Bansos sembako tersebut dilaksanakan di enam daerah, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Bogor (meliputi Kecamatan Cibinong, Gunung Putri, Klapanunggal, Bojong Gede, Jonggol, Cileungsi, dan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Diketahui, pagu anggaran dari proyek itu senilai Rp6,84 triliun yang bersumber dari dana APBN.
"Adapun pelaksanaannya dibagi dalam 12 tahap, yakni sejak bulan April sampai dengan November 2020 dengan jumlah setiap tahapnya adalah sebanyak 1.900.000 paket sembako, sehingga seluruh tahap berjumlah 22.800.000 paket sembako," papar Azis.
Dalam surat dakwaan Harry dan Azis, JPU KPK menyebut bahwa Juliari mengarahkan Adi dan Matheus untuk mengumpulkan uang komitmen fee sebesar Rp10 ribu per paket dan juga uang fee operasional dari penyedia bansos sembako.
Melalui suap yang dilakukan secara bertahap, Harry melalui PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude mendapat bagian pengadaan 1.519.256 paket sembako pada tahap 1, tahap 3, tahap komunitas, dan tahap 5 sampai 12.
Sementara itu, pengerjaan paket sembako yang diserahkan ke perusahaan milik Ardian sebanyak 115.000 paket pada tahap 9, tahap 10, tahap komunitas, dan tahap 12.
Atas perbuatannya, baik Herry dan Ardian sama-sama didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Setelah pembacaan dakwaan, keduanya memutuskan untuk tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Oleh sebab itu, sidang selanjutnya langsung mengagendakan pemeriksaan saksi. (OL-8)
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved