Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KAPOLRI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.
Listyo menekankan agar kedepannya tidak ada lagi kesan dari masyarakat bahwa hukum seakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Hal itu disampaikan Listyo usai melantik Agus sebagai Kabareskrim Polri dan pejabat Polri lainnya di Gedung Awaloedin Djamin, Mabes Polri, Jakarta Rabu (24/2).
Listyo menekankan kepada Agus selaku Kabareskrim Polri untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan.
"Bapak Kabareskrim Polri tolong betul-betul dikawal bagaimana mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Karena di masyarakat masih didapati suasana kebatinan yang merasakan bahwa hukum itu tajam hanya ke bawah tapi tumpul ke atas," ungkap Listyo.
Baca juga : Stafsus Edhy Ungkap Ada Uang Titipan dari Perusahaan
Sementara itu, Listyo juga menitipkan pesan kepada Agus untuk mengedepankan upaya restorative justice terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
Namun, pihaknya juga akan bertindak tegas dan menegakkan hukum secara kuat terhadap masalah yang menyangkut keselamatan jiwa masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
"Sehingga kemudian rasa keadilan ini betul-betul kita wujudkan," tuturnya.
Pelantikan kali ini juga dilakukan kepada Komjen Arief Sulistyanto sebagai Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) menggantikan Agus, Kalemdiklat Polri Komjen Rycko Amelza, dan Kepala Badan Intelijen (Kaba Intelkam) Polri Irjen Paulus Waterpaw.
Lalu, Kapolri juga melantik Koordinator Staf Ahli Kapolri (Korsahli) Irjen Martuani Sormin. (OL-2)
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
Operasi Pekat 2025 disambut baik masyarakat. Listyo mengatakan berdasarkan survei indikator, 67 persen masyarakat puas terhadap operasi pemberantasan premanisme itu.
Di samping melakukan penindakan, Polri juga melakukan pencegahan. Jenderal Listyo menyebut pihaknya mengidentifikasi 325 kampung narkoba.
Gubernur Jateng dan Kapolri resmikan pembangunan 24 SPPG untuk percepat distribusi gizi gratis, mendukung program MBG dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Hubungan Megawati dan Listyo sempat memanas ketika Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengancam akan mendatangi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus Hasto.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri. Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/1421/VI/KEP./2025 tertanggal 24 Juni 2025.
Pertemuan keduanya terabadikan dalam sebuah foto. Tampak Jenderal Listyo menunggu Megawati yang mengenakan pakaian batik dan memberikan hormat serta salam sekitar pukul 10.45 WIB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved