Senin 22 Februari 2021, 18:20 WIB

Polri: FPI Organisasinya Dilarang, Bukan Kegiatannya

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Polri: FPI Organisasinya Dilarang, Bukan Kegiatannya

Antara
Ilustrasi

 

POLRI menyatakan tidak mempermasalahkan setiap pihak untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak banjir.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyebut kegiatan bantuan boleh dilakukan asalkan tidak dibalut dengan atribut-atribut berbau Front Pembela Islam (FPI).

"Tentunya kami melihat bahwa FPI (Front Pembela Islam) sebuah organiasi terlarang. Jadi bukan kegiatannya," ucal Ahmad, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/2).

Ahmad menuturkan bahwa kepolisian tak pernah meributkan apabila ada ormas yang membantu korban bencana.

Baca juga : KPK Sambut Baik RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas DPR

Namun, pihak-pihak yang membantu dilarang keras menggunakan atribut dari organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah.

"Jadi bukan dia melakukan kegiatan tadi. Misalnya dia bantu banjir. Tapi dia gaboleh membawa-membawa atribut atau organisasi tersebut," paparnya.

Sebelumnya, petugas kepolisian bersama TNI membubarkan sekelompok sukarelawan yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam (FPI) yang hendak memberikan bantuan kepada korban banjir di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2).

Padahal, pemerintah telah resmi melarang setiap kegiatan FPI di Indonesia. Hal tersebut termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam Kementerian dan Lembaga. (OL-2)

 

Baca Juga

Antara/Abriawan Abhe.

KPK Sita Uang dan Dokumen dari Penggeledahan Kasus Nurdin Abdullah

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 02 Maret 2021, 17:31 WIB
KPK belum mengungkap jumlah uang yang disita. Penyidik masih akan menghitung sitaan uang...
DOK MI

KPK Sita Dokumen dan Uang Tunai Dari Rumah Nurdin Abdullah

👤Lina Herlina 🕔Selasa 02 Maret 2021, 17:09 WIB
KPK terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi yuang melibatkan Nurdin...
Dok MI

DPR RI Apresiasi Keputusan Presiden Batalkan Izin Investasi Miras

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 02 Maret 2021, 16:57 WIB
Disarankan ke depan pemerintah harus lebih mengutamakan masukan para pakar dan tokoh masyarakat dalam menentukan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya