POLRI menyatakan tidak mempermasalahkan setiap pihak untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak banjir.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyebut kegiatan bantuan boleh dilakukan asalkan tidak dibalut dengan atribut-atribut berbau Front Pembela Islam (FPI).
"Tentunya kami melihat bahwa FPI (Front Pembela Islam) sebuah organiasi terlarang. Jadi bukan kegiatannya," ucal Ahmad, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/2).
Ahmad menuturkan bahwa kepolisian tak pernah meributkan apabila ada ormas yang membantu korban bencana.
Baca juga : KPK Sambut Baik RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas DPR
Namun, pihak-pihak yang membantu dilarang keras menggunakan atribut dari organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah.
"Jadi bukan dia melakukan kegiatan tadi. Misalnya dia bantu banjir. Tapi dia gaboleh membawa-membawa atribut atau organisasi tersebut," paparnya.
Sebelumnya, petugas kepolisian bersama TNI membubarkan sekelompok sukarelawan yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam (FPI) yang hendak memberikan bantuan kepada korban banjir di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2).
Padahal, pemerintah telah resmi melarang setiap kegiatan FPI di Indonesia. Hal tersebut termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam Kementerian dan Lembaga. (OL-2)
