Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Mukhlis Basri berharap kesejahteraan prajurit TNI lebih diperhatikan, salah satunya terkait rumah pribadi.
Mengingat, jelas Mukhlis, para prajurit TNI selama ini hanya difasilitasi rumah dinas, di mana jika mereka sudah pensiun atau meninggal, rumah dinas yang sudah ditempati prajurit beserta keluarganya tersebut akan kembali diambil oleh negara.
“Saya berharap 10 tahun sebelum mereka (prajurit) pension, minimal mereka sudah memiliki tanah. Ada waktu 10 tahun lagi bagi mereka untuk bisa membangun rumah, karena lebih susah mencari tanah daripada membangun rumah. Itu yang ingin kita usahakan, sehingga prajurit betul-betul diperhatikan kesejahteraannya yang paling dasar dapat terpenuhi,” tuturnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Bandar Lampung, Rabu (17/2). Tim Kunker dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.
Masih terkait kesejahteraan prajurit TNI, Mukhlis menambahkan, kendati tunjangan prajurit sudah diatur dalam anggaran negara, di antaranya ada 11 tunjangan, namun pihaknya mengupayakan adanya kenaikan tunjangan.
Politikus PDI-Perjuangan itu menyarankan, satu opsi yang peluangnya besar yaitu tunjangan kinerja, di mana besarannya saat ini 60 persen dari gaji pokok prajurit TNI.
“Dan Presiden Jokowi menjanjikan akan dinaikkan menjadi 70 persen dengan asumsi kita cepat keluar dari Covid ini. Dan asumsi dari Menteri Perekonomian, pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih minus, tapi 2021 ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi dari minus 4,5 persen ditambah 5 persen, jadinya (pertumbuhan ekonomi menjadi) plus, artinya peluang itu ada,” sambung legislator dapil Lampung I itu.
Menurut Mukhlis, tambahan tunjangan sebesar 10 persen ini sebaiknya diarahkan untuk kesejahteraan prajurit agar dapat memiliki rumah pribadi. Karena kebutuhan mendasar manusia adalah sandang, pangan, dan papan.
Ia menyarankan kebutuhan papan itu dipenuhi, dalam hal ini tempat tinggal, karena sangat penting saat prajurit memasuki masa pensiun nanti mereka sudah punya rumah pribadi untuk ditempati. (RO/OL-09)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
MENJADIKAN Karawang, Jawa Barat, bukan hanya sebagai destinasi industri, melainkan juga sebagai masa depan hunian premium di timur Jakarta.
Ciputra Group resmi menggelar acara Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama untuk hunian CitraLake Villa.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menurut Ara, rincian subsidi rumah ini akan diumumkan rinci pada waktunya.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved