Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI Mukhlis Basri berharap kesejahteraan prajurit TNI lebih diperhatikan, salah satunya terkait rumah pribadi.
Mengingat, jelas Mukhlis, para prajurit TNI selama ini hanya difasilitasi rumah dinas, di mana jika mereka sudah pensiun atau meninggal, rumah dinas yang sudah ditempati prajurit beserta keluarganya tersebut akan kembali diambil oleh negara.
“Saya berharap 10 tahun sebelum mereka (prajurit) pension, minimal mereka sudah memiliki tanah. Ada waktu 10 tahun lagi bagi mereka untuk bisa membangun rumah, karena lebih susah mencari tanah daripada membangun rumah. Itu yang ingin kita usahakan, sehingga prajurit betul-betul diperhatikan kesejahteraannya yang paling dasar dapat terpenuhi,” tuturnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Bandar Lampung, Rabu (17/2). Tim Kunker dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.
Masih terkait kesejahteraan prajurit TNI, Mukhlis menambahkan, kendati tunjangan prajurit sudah diatur dalam anggaran negara, di antaranya ada 11 tunjangan, namun pihaknya mengupayakan adanya kenaikan tunjangan.
Politikus PDI-Perjuangan itu menyarankan, satu opsi yang peluangnya besar yaitu tunjangan kinerja, di mana besarannya saat ini 60 persen dari gaji pokok prajurit TNI.
“Dan Presiden Jokowi menjanjikan akan dinaikkan menjadi 70 persen dengan asumsi kita cepat keluar dari Covid ini. Dan asumsi dari Menteri Perekonomian, pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih minus, tapi 2021 ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi dari minus 4,5 persen ditambah 5 persen, jadinya (pertumbuhan ekonomi menjadi) plus, artinya peluang itu ada,” sambung legislator dapil Lampung I itu.
Menurut Mukhlis, tambahan tunjangan sebesar 10 persen ini sebaiknya diarahkan untuk kesejahteraan prajurit agar dapat memiliki rumah pribadi. Karena kebutuhan mendasar manusia adalah sandang, pangan, dan papan.
Ia menyarankan kebutuhan papan itu dipenuhi, dalam hal ini tempat tinggal, karena sangat penting saat prajurit memasuki masa pensiun nanti mereka sudah punya rumah pribadi untuk ditempati. (RO/OL-09)
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Kita harus memastikan rumah yang dibangun aman dan berkelanjutan.
Backlog kepemilikan rumah mencapai 9,87 juta unit. Beberapa sumber lain bahkan menyebutkan angka hingga 10,9 juta atau 15 juta unit,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved