Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI Mukhlis Basri berharap kesejahteraan prajurit TNI lebih diperhatikan, salah satunya terkait rumah pribadi.
Mengingat, jelas Mukhlis, para prajurit TNI selama ini hanya difasilitasi rumah dinas, di mana jika mereka sudah pensiun atau meninggal, rumah dinas yang sudah ditempati prajurit beserta keluarganya tersebut akan kembali diambil oleh negara.
“Saya berharap 10 tahun sebelum mereka (prajurit) pension, minimal mereka sudah memiliki tanah. Ada waktu 10 tahun lagi bagi mereka untuk bisa membangun rumah, karena lebih susah mencari tanah daripada membangun rumah. Itu yang ingin kita usahakan, sehingga prajurit betul-betul diperhatikan kesejahteraannya yang paling dasar dapat terpenuhi,” tuturnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Bandar Lampung, Rabu (17/2). Tim Kunker dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.
Masih terkait kesejahteraan prajurit TNI, Mukhlis menambahkan, kendati tunjangan prajurit sudah diatur dalam anggaran negara, di antaranya ada 11 tunjangan, namun pihaknya mengupayakan adanya kenaikan tunjangan.
Politikus PDI-Perjuangan itu menyarankan, satu opsi yang peluangnya besar yaitu tunjangan kinerja, di mana besarannya saat ini 60 persen dari gaji pokok prajurit TNI.
“Dan Presiden Jokowi menjanjikan akan dinaikkan menjadi 70 persen dengan asumsi kita cepat keluar dari Covid ini. Dan asumsi dari Menteri Perekonomian, pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih minus, tapi 2021 ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi dari minus 4,5 persen ditambah 5 persen, jadinya (pertumbuhan ekonomi menjadi) plus, artinya peluang itu ada,” sambung legislator dapil Lampung I itu.
Menurut Mukhlis, tambahan tunjangan sebesar 10 persen ini sebaiknya diarahkan untuk kesejahteraan prajurit agar dapat memiliki rumah pribadi. Karena kebutuhan mendasar manusia adalah sandang, pangan, dan papan.
Ia menyarankan kebutuhan papan itu dipenuhi, dalam hal ini tempat tinggal, karena sangat penting saat prajurit memasuki masa pensiun nanti mereka sudah punya rumah pribadi untuk ditempati. (RO/OL-09)
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved