Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berpesan kepada gubernur dan para bupati di Kalimantan Selatan untuk melakukan penanganan yang komprehensif dari hulu sampai hilir demi mencegah terulangnya musibah banjir besar di provinsi tersebut.
Berbagai upaya harus dilakukan dengan kompak dan dalam skala yang luas.
Baca juga: KPK Bawa 32 Dokumen dari Kantor Disdikpora DIY
Di hulu, kepala negara meminta seluruh pihak melakukan intervensi rehabilitasi lahan secara masif.
"Itu sangat penting sekali. Penanaman kembali di lahan-lahan terutama yang berkaitan dengan daerah aliran sungai itu perlu segera dilakukan secara besar-besaran," ujar Jokowi saat meresmikan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, Kamis (18/2).
Selain itu, ia juga meminta Bendungan Tapin yang baru saja diresmikan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencegah banjir.
Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal mengakui bahwa Bendungan Tapin sudah menunjukkan fungsinya secara luar biasa. Pada peristiwa banjir lalu, bendungan tersebut mampu melindungan Tapin dari amukan air.
"Sebelum diresmikan, bendungan ini telah bekerja dengan sangat efektif. Dalam banjir besar kemarin, bendungan ini berhasil menahan banjir di Tapin. Tapin adalah salah satu kabupaten yang paling kecil mendapat efek banjir," tutur Safrizal.
Ia pun memohon kepada presiden untuk membangun atau setidaknya merenovasi sejumlah bendungan yang ada di provinsi tersebut.
"Beberapa bendungan di kabupaten lain juga mengalami kerusakan. Bendungan Pancur Hanau, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Kusan butuh diubah seperti ini. Kami sangat paham, kami berdoa untuk bapak presiden supaya selalu sehat agar perencanaan di masa depan bisa direalisasikan," tandasnya. (OL-6)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved