Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berpesan kepada gubernur dan para bupati di Kalimantan Selatan untuk melakukan penanganan yang komprehensif dari hulu sampai hilir demi mencegah terulangnya musibah banjir besar di provinsi tersebut.
Berbagai upaya harus dilakukan dengan kompak dan dalam skala yang luas.
Baca juga: KPK Bawa 32 Dokumen dari Kantor Disdikpora DIY
Di hulu, kepala negara meminta seluruh pihak melakukan intervensi rehabilitasi lahan secara masif.
"Itu sangat penting sekali. Penanaman kembali di lahan-lahan terutama yang berkaitan dengan daerah aliran sungai itu perlu segera dilakukan secara besar-besaran," ujar Jokowi saat meresmikan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, Kamis (18/2).
Selain itu, ia juga meminta Bendungan Tapin yang baru saja diresmikan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencegah banjir.
Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal mengakui bahwa Bendungan Tapin sudah menunjukkan fungsinya secara luar biasa. Pada peristiwa banjir lalu, bendungan tersebut mampu melindungan Tapin dari amukan air.
"Sebelum diresmikan, bendungan ini telah bekerja dengan sangat efektif. Dalam banjir besar kemarin, bendungan ini berhasil menahan banjir di Tapin. Tapin adalah salah satu kabupaten yang paling kecil mendapat efek banjir," tutur Safrizal.
Ia pun memohon kepada presiden untuk membangun atau setidaknya merenovasi sejumlah bendungan yang ada di provinsi tersebut.
"Beberapa bendungan di kabupaten lain juga mengalami kerusakan. Bendungan Pancur Hanau, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Kusan butuh diubah seperti ini. Kami sangat paham, kami berdoa untuk bapak presiden supaya selalu sehat agar perencanaan di masa depan bisa direalisasikan," tandasnya. (OL-6)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved