Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku prihatin dengan kondisi partainya saat ini.
Salah satunya karena kewajiban setoran uang mahar bagi kader yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Kalau di zaman saya dulu ada kader mau maju jadi kepala daerah itu enggak ada setar-setor sama sekali. Maksudnya ada 'uang mahar'," kata Marzuki pada video di akun YouTube Medcom.id, Sabtu, (6/2).
Mantan Ketua DPR itu menyebutkan informasi tersebut diperoleh dari pengakuan kader-kader binaannya yang ingin maju dalam pilkada.
Banyak dari mereka urung mencalonkan diri karena tidak bisa memenuhi uang mahar tersebut.
"Ini kan memprihatinkan padahal mereka sudah berjuang mendapatkan kursi di daerah masing-masing," tandasnya.
Kondisi tersebut, sambungnya, bisa jadi permainan di lingkaran Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ia menegaskan praktik tersebut sangat tidak dibenarkan pada eranya. Bahkan, eks Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) marah besar jika mengetahui hal itu.
"Pak SBY bilang ke saya, 'Pak Marzuki saya ini menjaga muruah partai luar biasa tapi saya seperti ditusuk-tusuk dari belakang karena mereka main uang.' Ini cerita saat saya jadi sekjen," sebut dia.
Bahkan, kata Marzuki, Demokrat dulu menyokong kader yang ingin maju dalam kontestasi kepala daerah. Salah satunya, memberikan bantuan logistik kampanye.
"Itu yang kita lakukan. Kalau kondisi sekarang begini itu yang membuat keprihatinan saya," pungkasnya. (OL-8)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved