Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Terpidana korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Anas Urbaningrum, berpotensi bebas di tahun depan. Kendati demikian, Anas harus menyelesaikan beberapa persyaratan.
Menurut Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, salah satu yang belum dipenuhi oleh mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu adalah denda. Sementara pidana uang penggantinya sudah ada yang dieksekusi.
"Berdasarkan informasi yang kami terima, yang bersangkutan masih belum bayar denda. Dan untuk uang pengganti sudah ada pembayaran dari sita eksekusi, namun belum lunas seluruhnya," kata Ali melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Jumat (5/2).
Berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung No 246 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 30 September 2020, masa hukuman Anas berkurang menjadi delapan tahun dari 14 tahun di tingkat kasasi. Putusan PK tersebut juga mengharuskan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu membayar denda Rp300 juta dan Rp57.592.330.580 dan US$5.261.070 sebagai pidana uang penggati.
"Apabila denda dan uang pengganti tidak dilunasi, maka masih ada kurungan dan pidana penjara sebagaimana putusan tersebut, yaitu tiga bulan kurungan dan penjara selama dua tahun," pungkasnya. (OL-8)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Usai pertemuan Hambalang, saham grup Prajogo Pangestu melonjak hingga ARA. Pasar menilai sinyal kesinambungan kebijakan dan proyek strategis.
INDF kena downgrade MSCI ke small cap. Pengamat Hendra Wardana menilai faktor teknis pemicu jual dana pasif, fundamental tetap kuat; buy on weakness 6.450-6.500.
Atap masyarakat yang masih menggunakan seng akan diganti dengan genting. Prabowo menilai itu akan meningkatkan aspek keamanan dan kesehatan masyarakat di tempat tinggalnya.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau Ratas di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (11/1) untuk mematangkan industri tekstil dan produksi chip sektor otomotif.
Prabowo juga mengingatkan agar setiap persoalan yang muncul tidak dibiarkan berlarut-larut. Seluruh pihak diminta segera duduk bersama untuk mencari solusi
Politisi asal Dapil Papua Selatan tersebut juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah yang telah berjalan selama satu tahun terakhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved