Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko membantah isu gerakan 'kudeta' kepemimpinan Partai Demokrat yang dihembuskan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Mantan Panglima TNI itu menyarankan agar AHY menjadi pemimpin yang kuat dan tidak mudah terombang-ambing isu tertentu.
"Saran saya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang ambing, dan seterusnya. Kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja. Berikutnya kalau ada istilah kudeta, ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," kata Moeldoko dalam konferensi pers secara daring, Senin (1/2) malam.
AHY sebelumnya menuding ada upaya pengambilalihan kepemimpinan partainya yang turut melibatkan lingkaran Presiden Jokowi. Sejumlah tudingan menyebut orang tersebut ialah Moeldoko.
Menanggapi itu, Moeldoko menyatakan isu tersebut menjadi urusannya sebagai pribadi bukan selaku Kepala Staf Kepresidenan. Moeldoko juga meminta AHY tak menyeret nama Presiden Joko Widodo lantaran Kepala Negara tak mengetahui persoalan tersebut.
"Jangan sedikit-sedikit Istana. Saya mengingatkan sekali lagi jangan sedikit-sedikit Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali. Enggak tahu apa-apa dalam isu ini," jelas Moeldoko.
Ia menjelaskan dalam beberapa kesempatan, rumahnya memang kerap berdatangan tamu dari berbagai kalangan. Sebagai eks Panglima TNI, Moeldoko mengaku terbuka terhadap kedatangan siapa pun. Ia tak membantah bertemu sejumlah orang dari Partai Demokrat.
Moeldoko menjelaskan secara bergelombang ia memang kedatangan sejumlah orang. Namun, ia menyatakan tak mengetahui persis konteks kedatangan itu.
"Konteksnya apa saya juga enggak ngerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi ya gue dengerin aja. Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," ucapnya. (OL-14)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved