Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TRANSPARENCY International merilis Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) terbaru untuk 2020. Skor CPI Indonesia melorot tiga poin menjadi 37 dari skor 2019 yang sebesar 40. Menanggapi hal iti, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajak semua pihak serius untuk membenahi sistem untuk pencegahan korupsi.
"Karena itu pencegahan penting. Penangkapan adalah cara terakhir bagi KPK sekarang ini bagaimana membangun sistem untuk membatasi agar tidak terjadi korupsi," kata Nurul Ghufron dalam konferensi pers rilis CPI 2020, Kamis (28/1).
Berdasarkan rilis Transparency International, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan CPI Indonesia. Pertama, yakni persepsi korupsi di sektor ekonomi. Sejumlah indikator yang berhubungan yakni kemudahan berbisnis dan investasi nilainya melorot.
Faktor lain yang menyumbang penurunan CPI yakni pada sektor politik dan demokrasi. Hal itu mengindikasikan korupsi politik masih menjadi masalah dalam sistem politik di Tanah Air.
Ghufron menyatakan penilaian itu menggambarkan upaya pemberantasan korupsi perlu dipikul semua pihak di semua sektor. Di sektor ekonomi dan bisnis, pemerintah mulai dari pusat hingga daerah diminta untuk menghindari praktek-praktek korup khususnya dalam perizinan. Di sektor politik, parpol dan masyarakat sebagai pemilih juga diminta berbenah.
"KPK memahami ini tidak bisa sendiri karena sektor investasi dan ekonomi, serta politik dan demokrasi itu tidak hanya mampu ditopang KPK. Mengenai investasi itu dari pusat hingga pemda kewenangannya. Di sektor politik dan demokrasi stakeholdernya mulai dari parpol hingga masyarakat," pungkasnya. (OL-8)
Ada banyak bukti penerapannya tarif Sudewo ini. Sebab, harga itu diumumkan langsung oleh para anak buah Sudewo.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
KPK menjawab bantahan Bupati Pati Sudewo yang kini nonaktif, ia mengeklaim dikorbankan karena merasa tidak pernah mematok tarif jabatan perangkat desa. Sudewo membahas tarif dengan tim 8
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tarif jabatan perangkat desa yang dipatok Bupati nonaktif Pati Sudewo dijadikan pengumuman terbuka. Banyak warga mengetahui tarif itu.
Bupati Sudewo menjadi salah satu tersangka bersama tiga orang lainnya dalam kasus dugaan pemerasan untuk pengisian jabatan perangkat desa di Pati, Selasa (20/1).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati dengan menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati, Kamis (22/1) siang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved