Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
KOMISI II DPR RI melakukan seleksi komisioner Ombudsman RI periode jabatan 2021-2016 secara tertutup. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan komitmen wakil rakyat untuk tranparan.
Pengamat politik dan kebijakan publik Dedi Kurnia Syah Putra mempertanyakan keputusan Komisi II DPR dalam menggelar seleksi tersebut secara tertutup. Ia khawatir itu memengaruhi penilaian kompetensi komisioner Ombudsman.
"Perlu dipertanyakan apakah nanti mereka bekerja secara sehat dan netral. Semua jabatan komisioner yang melibatkan fit and proper test di DPR tentu politis. Tapi publik harus tahu siapa saja yang nantinya akan ada di Ombudsman, karena lembaga itu punya peran penting memastikan transparansi dan pelayanan publik dari pemerintah berjalan baik," papar Dedi, Kamis (28/1).
Ombudsman memiliki peran yang kompleks termasuk dalam melakukan pencegahan korupsi. DPR pun, menurut Dedi, punya kepentingan agar siapa pun yang terpilih nantinya dapat bekerja dalam koridor DPR.
"Perannya sangat banyak bahkan sebetulnya lebih hebat dari KPK karena semua yang berkaitan dengan transparansi, tata kelola pemerintahan. Tuduhan ini saya kira tidak salah termasuk DPR menerima kritik. Jabatan publik harusnya terbuka dalam proses seleksinya," papar Dedi.
Komisi II DPR telah menyelesaikan tahapan uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test) calon komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sebanyak 18 nama telah memaparkan visi, misi dan gagasannya terkait Ombudsman ke depan.
Kemudian, 9 orang dinyatakan terpilih. Mereka adalah Mokh Najih selaku ketua ORI didampingi Wakil Ketua Bobby Hamzar Rafinus. Kemudian, anggota ORI meliputi Dadan Suparjo Suharmawijaya, Hery Susanto, Indraza Marzuki Rais, Jemsly Hutabarat, Johanes Widijantoro, Robertus Na Endi Jaweng, serta Yeka Hendra Fatika. (P-2)
KOMISIONER KPK Jilid VI diminta bersikap tegas untuk melepaskan diri dari instansi asalnya. Jika tidak, loyalitas ganda di Lembaga Antirasuah diyakini makin kental.
Mardani H Maming selaku terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) layak mendapatkan hukuman berat. Pasalnya, tindakan korupsi yang dilakukannya sangat merugikan rakyat.
Pelanggaran etik ini berkaitan dengan dugaan ikut campur dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan).
MOCHAMMAD Afifuddin resmi menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI definitif.
Menurut mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, saat ini banyak anggota KPU yang belum selesai dengan dirinya.
BERKACA dari kasus mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai perlu memiliki itikad baik untuk membenahi struktur anggota KPU
Sinergi bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lembaga pengawas negara, yaitu Ombudsman akan terus ditingkatkan.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Sistem itu bertujuan menyelaraskan pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional termasuk penanganan tengkes (stunting).
Menurut Najih, jumlah kementerian, lembaga, dan pemda yang masuk zona hijau pada tahun ini sejumlah 414. Angka itu meningkat signifikan dibanding penilaian 2022 yang hanya 272.
Polemik harga beras yang berkepanjangan berpotensi memunculkan dampak yang lebih serius, antara lain, pelayanan publik terganggu, inflasi, meningkatnya angka kemiskinan
TEMUAN Ombudsman RI dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di sejumlah daerah harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan sebagai dasar perbaikan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved