KOMISI II DPR RI melakukan seleksi komisioner Ombudsman RI periode jabatan 2021-2016 secara tertutup. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan komitmen wakil rakyat untuk tranparan.
Pengamat politik dan kebijakan publik Dedi Kurnia Syah Putra mempertanyakan keputusan Komisi II DPR dalam menggelar seleksi tersebut secara tertutup. Ia khawatir itu memengaruhi penilaian kompetensi komisioner Ombudsman.
"Perlu dipertanyakan apakah nanti mereka bekerja secara sehat dan netral. Semua jabatan komisioner yang melibatkan fit and proper test di DPR tentu politis. Tapi publik harus tahu siapa saja yang nantinya akan ada di Ombudsman, karena lembaga itu punya peran penting memastikan transparansi dan pelayanan publik dari pemerintah berjalan baik," papar Dedi, Kamis (28/1).
Ombudsman memiliki peran yang kompleks termasuk dalam melakukan pencegahan korupsi. DPR pun, menurut Dedi, punya kepentingan agar siapa pun yang terpilih nantinya dapat bekerja dalam koridor DPR.
"Perannya sangat banyak bahkan sebetulnya lebih hebat dari KPK karena semua yang berkaitan dengan transparansi, tata kelola pemerintahan. Tuduhan ini saya kira tidak salah termasuk DPR menerima kritik. Jabatan publik harusnya terbuka dalam proses seleksinya," papar Dedi.
Komisi II DPR telah menyelesaikan tahapan uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test) calon komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sebanyak 18 nama telah memaparkan visi, misi dan gagasannya terkait Ombudsman ke depan.
Kemudian, 9 orang dinyatakan terpilih. Mereka adalah Mokh Najih selaku ketua ORI didampingi Wakil Ketua Bobby Hamzar Rafinus. Kemudian, anggota ORI meliputi Dadan Suparjo Suharmawijaya, Hery Susanto, Indraza Marzuki Rais, Jemsly Hutabarat, Johanes Widijantoro, Robertus Na Endi Jaweng, serta Yeka Hendra Fatika. (P-2)
