Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI II DPR RI melakukan seleksi komisioner Ombudsman RI periode jabatan 2021-2016 secara tertutup. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan komitmen wakil rakyat untuk tranparan.
Pengamat politik dan kebijakan publik Dedi Kurnia Syah Putra mempertanyakan keputusan Komisi II DPR dalam menggelar seleksi tersebut secara tertutup. Ia khawatir itu memengaruhi penilaian kompetensi komisioner Ombudsman.
"Perlu dipertanyakan apakah nanti mereka bekerja secara sehat dan netral. Semua jabatan komisioner yang melibatkan fit and proper test di DPR tentu politis. Tapi publik harus tahu siapa saja yang nantinya akan ada di Ombudsman, karena lembaga itu punya peran penting memastikan transparansi dan pelayanan publik dari pemerintah berjalan baik," papar Dedi, Kamis (28/1).
Ombudsman memiliki peran yang kompleks termasuk dalam melakukan pencegahan korupsi. DPR pun, menurut Dedi, punya kepentingan agar siapa pun yang terpilih nantinya dapat bekerja dalam koridor DPR.
"Perannya sangat banyak bahkan sebetulnya lebih hebat dari KPK karena semua yang berkaitan dengan transparansi, tata kelola pemerintahan. Tuduhan ini saya kira tidak salah termasuk DPR menerima kritik. Jabatan publik harusnya terbuka dalam proses seleksinya," papar Dedi.
Komisi II DPR telah menyelesaikan tahapan uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test) calon komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sebanyak 18 nama telah memaparkan visi, misi dan gagasannya terkait Ombudsman ke depan.
Kemudian, 9 orang dinyatakan terpilih. Mereka adalah Mokh Najih selaku ketua ORI didampingi Wakil Ketua Bobby Hamzar Rafinus. Kemudian, anggota ORI meliputi Dadan Suparjo Suharmawijaya, Hery Susanto, Indraza Marzuki Rais, Jemsly Hutabarat, Johanes Widijantoro, Robertus Na Endi Jaweng, serta Yeka Hendra Fatika. (P-2)
WAKIL Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Gus Imin merespons kritikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD kepada KPU usai Hasyim Asy’ari diberhentikan sebagai ketua KPU
KOMISIONER HAM PBB Michelle Bachelet mendesak China/Tiongkok untuk meninjau kembali kebijakan kontra terorismenya, agar mematuhi standar HAM internasional.
EVALUASI terhadap Komisi Informasi Pusat (KIP) yang merupakan lembaga sampiran negara dinilai perlu dilakukan.
Rahmat menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-66 tahun di Rumah Sakit Dustira Cimahi, Jawa Barat pukil 01.22 WIB.
Lima komisioner KPU Kabupaten Poso menjalani sidang kode etik karena ada dugaan mendukung salah satu paslon dalam Pilkada 2019 yang kini dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Poso.
Menurut dia, proses seleksi Bawaslu di Provinsi Papua Selatan berlangsung tidak transparan, terkesan terburu-buru, dan diduga melayani kepentingan politik pihak tertentu.
Berdasarkan jumlah laporan masyarakat dari kota pelapor, Jakarta Selatan menerima 37 laporan pengaduan masyarakat, Jakarta Timur 35, Jakarta Pusat 18, Jakarta Barat 16, dan Jakarta Utara 11.
POLRES Metro Jakarta Barat mendapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia sebagai peringkat 1 atas Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2021
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat meraih penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tertinggi tahun 2022 dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Selain Polres Jaksel, pihak yang menerbitkan hasil visum almarhum Hasya juga dilaporkan.
Ombudsman Republik Indonesia atau ORI mempertanyakan uang pungutan terutama yang berkedok sumbangan di lingkaran SMA-SMK Negeri Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menagih tanggung jawab Pemda DKI Jakarta harus segera menerbitkan regulasi atas pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved