Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOMISARIS Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berencana membangun kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Rencana yang dipaparkan dalam program kerja calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) itu dinilai sangat berbeda dengan satuan yang ada di era Soeharto.
"Pam Swakarsa itu (yang dipaparkan Listyo) beda dengan era Soeharto. Pamswakarsa yang ini maksudnya Satpam dan siskamling juga pramuka Saka Bhayangkara," ujar Direktur The Intelligence Institute Ridlwan Habib kepada Media Indonesia, Senin (25/1).
Menurut dia, unsur yang direkrut sebagai Pam Swakarsa bentukan Listyo sangat berbeda dengan format di era Soeharto. Dengan demikian, dampak yang muncul juga akan berbeda.
"Jadi bukan Pam Swakarsa kaya jaman dulu," katanya.
Baca juga : Banyak OTT, Publik Nilai Kinerja KPK Baik
Pamswakarsa sebelum reformasi yang berasal unsur masyarakat umum dan dipersenjatai bambu runcing. Mereka di era Soeharto bahkan dikerahkan untuk berhadapan atau melawan pihak yang kontra pemerintah seperti mahasiswa.
Guna menghilangkan trauma masyarakat terhadap Pam Swakarsa era Soeharto, Ridlwan menyarankan Listyo perlu mengubah nama satuan tersebut. "Ganti nama Pam Swakarsa dengan istilah baru yang tidak bisa dikaitkan dengan masa lalu," katanya.
Ia menilai, pelibatan warga masyarakat melalui Pam Swakarsa atau sejenisnya sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Namun tetap ada batas batas wewenang warga misalnya penangkapan atau lainnya yang hanya boleh dilakukan oleh penegak hukum.
"Polri perlu menjelaskan secara lengkap agar tidak menjadi kontroversi di masyarakat," pungkasnya. (OL-2)
Ketua Pelaksana sekaligus Wakil Keta Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nadhlatul Ulama (ISNU) DKI Jakarta, Tjoki Aprianda Siregar, khawatir jika kebijakan itu dilaksanakan tergesa-gesa.
Nantinya, lanjut Rusdi, segala bentuk aktivitas maupun operasional Pam Swakarsa keseluruhannya dikoordinasikan dan diawasi oleh aparat kepolisian.
Pemerintah menyambut baik rencana aktivasi Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa oleh Polri di bawah kendali Kapolri Listyo Sigit.
PAM Swakarsa dikenal sebagai kelompok sipil yang dipersenjatai dan dibentuk pada 1998. Pembentukan PAM Swakarsa mulanya bertujuan mengamankan Sidang Istimewa MPR 1998.
Kivlan pun berusaha mene-mui Wiranto untuk menagih sisa dana tersebut dan selalu kandas. Kivlan sempat dua kali menghadap Presiden BJ Habibie dan mengutarakan kondisi di lapangan.
Operasi Pekat 2025 disambut baik masyarakat. Listyo mengatakan berdasarkan survei indikator, 67 persen masyarakat puas terhadap operasi pemberantasan premanisme itu.
Di samping melakukan penindakan, Polri juga melakukan pencegahan. Jenderal Listyo menyebut pihaknya mengidentifikasi 325 kampung narkoba.
Gubernur Jateng dan Kapolri resmikan pembangunan 24 SPPG untuk percepat distribusi gizi gratis, mendukung program MBG dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Hubungan Megawati dan Listyo sempat memanas ketika Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengancam akan mendatangi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus Hasto.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri. Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/1421/VI/KEP./2025 tertanggal 24 Juni 2025.
Pertemuan keduanya terabadikan dalam sebuah foto. Tampak Jenderal Listyo menunggu Megawati yang mengenakan pakaian batik dan memberikan hormat serta salam sekitar pukul 10.45 WIB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved