Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MANTAN Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI AD Letjen (Purn) Kivlan Zen mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam perkara itu Kivlan menggugat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Hal itu dikatakan Tonin Tachta Singarimbun, kuasa hukum Kivlan, ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin. Menurut dia, anggaran pembentukan PAM Swakarsa atau kelompok sipil bersenjata tajam untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mengamankan sidang istimewa MPR 1998 tersebut diduga bermasalah lantaran tidak ada transparansi.
Menurut dia, kala itu Wiranto yang menjabat Panglima ABRI (TNI) memerintahkan Kivlan untuk membentuk PAM Swakarsa. Pembentukan pasukan itu dikabarkan membutuhkan anggaran operasional sebesar Rp8 miliar.
“Namun, Pak Kivlan ternyata hanya diberikan dana Rp400 juta. Akhirnya, Pak Kivlan menggunakan dana pribadi, seperti menjual rumah dan meminjam uang dari sana sini untuk menutupi kekurangan. Mau bagaimana lagi, menggerakan sekitar 30 ribu orang kan biayanya besar,” tutur Tonin.
Kivlan pun berusaha mene-mui Wiranto untuk menagih sisa dana tersebut dan selalu kandas. Kivlan sempat dua kali menghadap Presiden BJ Habibie dan mengutarakan kondisi di lapangan. Dalam pertemuan itu, sambung dia, Habibie menegaskan uang Rp10 miliar yang bersumber dari dana nonbujeter Badan Urusan Logistik untuk pembentukan PAM Swakarsa telah diserahkan ke Wiranto.
Tonin mengatakan penagih-an sisa dana dilakukan Kivlan sejak 1999. Keduanya juga sempat berdamai pada 2014 dan sepakat untuk tidak sa-ling menyakiti.
“Tetapi mengenai bayar-membayar itu yang belum selesai. Hanya soal jangan menyakiti saja yang sudah selesai,” ujarnya.
Selanjutnya, di beberapa kesempatan pada Februari dan April 2019 Kivlan kembali menemui Wiranto. Hasilnya masih sama, Wiranto enggan merespons. Kesal diperlakukan demikian, Kivlan akhirnya mendaftarkan gugatan tersebut pada 5 Agustus 2019 ke PN Jakarta Timur.
Apalagi, Wiranto juga tidak menyetujui permintaan penangguhan penahanan terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal dan makar pascapilpres 2019. Walhasil, Kivlan yang menyandang status tersangka harus mendekam di balik jeruji besi.
Tonin mengklaim Kivlan memiliki seluruh bukti pengeluaran terkait pembentukan PAM Swakarsa. Kivlan optimistis menang dan menuntut ganti rugi Rp1 triliun kepada Wiranto. (Gol/P-2)
DPR juga harus menangkap aspirasi para purnawirawan tersebut agar isu pemakzulan tidak berkembang liar di masyarakat.
Lima tokoh lulusan Akademi TNI yang memberikan kontribusi besar dalam militer dan politik Indonesia.
Sejauh ini partai-partai politik di Indonesia belum memberikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan secara maksimal kepada para kadernya.
Wiranto menyampaikan bahwa visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 mendatang merupakan kelanjutan dari cita-cita bangsa yang belum terwujud seutuhnya.
Program Makan Gratis SDN Kedaleman IV, Kota Cilegon, mendapat pujian dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto.
Wantimpres Wiranto mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Ketua Pelaksana sekaligus Wakil Keta Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nadhlatul Ulama (ISNU) DKI Jakarta, Tjoki Aprianda Siregar, khawatir jika kebijakan itu dilaksanakan tergesa-gesa.
Nantinya, lanjut Rusdi, segala bentuk aktivitas maupun operasional Pam Swakarsa keseluruhannya dikoordinasikan dan diawasi oleh aparat kepolisian.
Menurut Ridlwan Habib unsur yang direkrut sebagai Pam Swakarsa bentukan Listyo sangat berbeda dengan format di era Soeharto. Dengan demikian, dampak yang muncul juga akan berbeda.
Pemerintah menyambut baik rencana aktivasi Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa oleh Polri di bawah kendali Kapolri Listyo Sigit.
PAM Swakarsa dikenal sebagai kelompok sipil yang dipersenjatai dan dibentuk pada 1998. Pembentukan PAM Swakarsa mulanya bertujuan mengamankan Sidang Istimewa MPR 1998.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved