Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan perekaman KTP elektronik (KTP-e) pada tahun ini sebanyak 5,77 juta jiwa.
Sejauh ini, sudah 194,64 juta orang atau 99,11% dari total populasi yang tercatat memiliki kartu identitas.
"Tahun ini wajib KTP-el target perekaman KTP-e sebesar 5,77 juta jiwa. Terdiri dari sisa wajib KTP yang belum merekam pada 2020 sebanyak 1,74 juta jiwa dan wajib KTP pemula berumur 17 tahun sampai akhir 2021 sejumlah 4,03 juta jiwa," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori dalam keterangan resmi, Kamis (21/1).
Berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kemendagri, lanjut Hudori, jumlah wajib KTP pada 2020 mencapai 196,39 juta jiwa. Sementara itu, capaian perekaman KTP-e sampai akhir tahun lalu sebanyak 194,64 juta jiwa atau sebesar 99,11%.
Baca juga: Satgas: Banyak Praktik Pungli Sasar Pembuatan KTP
Sehingga, ada sekitar 1,74 juta jiwa yang belum melakukan perekaman. Berdasarkan data kependudukan semester II 2020, terdapat 17.463 jiwa yang berusia lebih dari 100-115 tahun dan seluruhnya sudah memiliki KTP-e.
Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi merilis data kependudukan Indonesia yang berjumlah 271,34 juta jiwa pada 2020.
"Sinergitas data kependudukan antara Kemendagri dan BPS, saya berharap terus berlanjut. Sinkronisasi data tetap dijalankan. Terutama dalam mewujudkan satu data Indonesia, yang diawali data pelayanan kependudukan," pungkasnya.(OL-11)
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved