Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SATUAN Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Pungli) melakukan 2.000 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang Januari-Mei 2020.
Dari data tersebut, praktik pungli paling banyak menyasar sektor pariwisata dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal itu diungkapkan Ketua Satgas Pungli, Irjen Pol Widhiyanto Poesoko.
Kendati demikian, Widhiyanto enggan merinci jumlah kasus di tiap sektor tersebut. Sepanjang Januari-Mei 2020, Satgas Pungli menerima aduan masyarakat sebanyak 93 baik melalui laman resmi, call center dan surat elektronik.
Baca juga: KPK: Sanksi Tegas ASN yang Tidak Netral Jelang Pilkada
"Aduan melalui email, call center, juga mengandalkan langsung ke posko. Selebihnya surat," ujar Widhi dalam rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa (30/6).
Satgas Pungli dibentuk sejak Oktober 2016. Dalam empat tahun terakhir, penindakan yang dilakukan tercatat 32.253 OTT. Adapun orang yang ditangkap sebanyak 47.937. Kemudian, barang bukti yang terkumpul selama periode tersebut mencapai Rp 325 miliar.
Irjen Kemendagri, Tumpak H Simanjuntak, menyebut Satgas Pungli terus mengoptimalkan pengawasan terhadap program dan anggaran kebijakan penanganan covid-19. Mendagri Tito Karnavian, lanjut dia, juga meminta perangkat daerah, termasuk penegak hukum dan instansi pengawasan, untuk bersinergi dalam mengawasi refocusing anggaran.(OL-11)
Fasilitas di dalamnya pun cukup lengkap, mulai dari musholla, kamar mandi, warung, penyewaan alat kemping, spot foto, aula hingga halaman parkir.
Posko saber pungli ini merupakan tahun kedua dibuka di beberapa titik ramai pemudik, seperti terminal, stasiun, dan pelabuhan.
Para pedagang yang berdagang di Jalan Koja, Jalan Ohan, Jalan Gadog yang yang berjumlah 200 pedagang dipungli Rp5.000 per hari.
Kuasa hukum Aan Suhanda, Purwadi mengatakan pemeriksaan itu seputar tugas pokok dan fungsi kliennya dalam persoalan viralnya video Ormas meminta jatah parkir di seluruh gerai toko retail.
DUA pejabat dari Sekretariat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok diperiksa Kejaksaan Negeri Kota Depok, Senin (18/11).
Praktik pungli, lanjut Suryadi, dilakukan oleh orang tidak berseragam. Selama ini, Suryadi tidak pernah menanyakan siapa orang yang melakukan pungli tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved