Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SATUAN Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Pungli) melakukan 2.000 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang Januari-Mei 2020.
Dari data tersebut, praktik pungli paling banyak menyasar sektor pariwisata dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal itu diungkapkan Ketua Satgas Pungli, Irjen Pol Widhiyanto Poesoko.
Kendati demikian, Widhiyanto enggan merinci jumlah kasus di tiap sektor tersebut. Sepanjang Januari-Mei 2020, Satgas Pungli menerima aduan masyarakat sebanyak 93 baik melalui laman resmi, call center dan surat elektronik.
Baca juga: KPK: Sanksi Tegas ASN yang Tidak Netral Jelang Pilkada
"Aduan melalui email, call center, juga mengandalkan langsung ke posko. Selebihnya surat," ujar Widhi dalam rapat di kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa (30/6).
Satgas Pungli dibentuk sejak Oktober 2016. Dalam empat tahun terakhir, penindakan yang dilakukan tercatat 32.253 OTT. Adapun orang yang ditangkap sebanyak 47.937. Kemudian, barang bukti yang terkumpul selama periode tersebut mencapai Rp 325 miliar.
Irjen Kemendagri, Tumpak H Simanjuntak, menyebut Satgas Pungli terus mengoptimalkan pengawasan terhadap program dan anggaran kebijakan penanganan covid-19. Mendagri Tito Karnavian, lanjut dia, juga meminta perangkat daerah, termasuk penegak hukum dan instansi pengawasan, untuk bersinergi dalam mengawasi refocusing anggaran.(OL-11)
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved