Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahkamah Agung (MA) berhenti memberikan potongan hukuman untuk koruptor. Lembaga Antikorupsi itu takut kepercayaan masyarakat tentang penanganan korupsi di Indonesia tergerus.
"Jika ini tetap berlanjut, kami khawatir tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan akan semakin menurun sehingga upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama tidak membuahkan hasil yang maksimal," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (6/1).
KPK miris melihat koruptor terus-terusan dihadiahi potongan hukuman oleh MA.
Baca juga: KPK Selidiki Rekening Istri Edhy Prabowo
Bahkan, kata Ali, saat ini, banyak koruptor mengajukan peninjauan kembali (PK) karena banyak yang hukumannya berhasil disunat di MA.
"Ini seharusnya pihak MA dapat membacanya sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian khusus," ujar Ali.
Ali mengatakan beberapa permintaan PK yang dilakukan koruptor hanya terkait masalah teknis dari putusan sidang sebelumnya. Hal itu dinilai bisa diatasi jika MA melakukan pembinaan ke hakim.
KPK meminta MA melakukan pembinaan teknis untuk hakim yang bekerja di pengadilan yang dipayunginya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghentikan koruptor mencari celah putusan untuk mengajukan PK.
"Kami memandang soal pembinaan teknis peradilan bagi para hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) di tingkat bawahnya sudah seharusnya juga menjadi perhatian serius pihak MA," tutur Ali. (OL-1)
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Memberantas mafia peradilan tak cukup dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap hakim seperti yang dilakukan Mahkamah Agung (MA).
ANALISIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerapkan amnesti umum bagi para koruptor yang beraksi sebelum masa kepemimpinannya.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil yang dikelilingi hiu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung usulan tersebut.
Mediasi dilakukan untuk mengurangi beban Mahkamah Agung
DAlam Revisi KUHAP, Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya,
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Kejagung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, sebagai tersangka. Kali ini, Zarof diduga terlibat dalam kasus suap di Pngadilan Tinggi dan MA periode 2023–2025.
'KEADILAN akan mencari jalannya sendiri' ternyata masih harus dinanti oleh Menteri Perdagangan (Mendag) RI periode Agustus 2015-Juli 2016, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved