Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Afghanistan secara resmi meminta Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla dan ulama-ulama Indonesia menjadi mediator dalam perundingan damai di antara pihak yang berkonflik di negara tersebut. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani sangat mengharapkan kemampuan mediasi dan negosiasi yang dilakukan Kalla bisa mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama 40 tahun tersebut.
Wartawan Media Indonesia Emir Chairullah berkesempatan mewawancarai Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI tersebut saat perjalanan pulang dari Kabul, Afghanistan, menuju Jakarta, Sabtu (26/12/2020).
Sebenarnya apa yang menjadi motivasi Anda untuk terlibat dalam berbagai penyelesaian konflik ini?
Yang pertama dari sisi negara kita selalu menjaga keutuhan NKRI. Banyak orang bicara NKRI harga mati, tetapi setelah ada ribut dan konflik, kita bikin apa. Kalau di luar negeri, Pembukaan UUD 1945 juga menyebutkan bahwa kita harus ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Jadi, kalau kita tidak ikut serta, kita tidak melaksanakan UUD.
Bagaimana strateginya untuk mendamaikan pihak yang berkonflik ini?
Pertama harus ada win-win dan dignity for all. Kedua, harus punya tujuan bersama dalam jangka panjang dan setiap negara harus mempunyai kedua hal itu.
Apakah strategi itu berlangsung di konflik lokal?
Tentu konflik lokal kita berusaha menyelesaikannya dalam kerangka NKRI. Jadi, jangan hanya bicara NKRI harga mati, tetapi ketika ada konflik, banyak pihak yang diam dan tidak menyelesaikan konflik tersebut. Bagi saya, di mana pun ada konflik, kita berusaha untuk menyelesaikannya.
Dalam konteks konflik lokal, walaupun konflik Poso, Ambon, dan Aceh sudah diselesaikan, masih ada konfl ik Papua. Apa yang Anda harapkan dalam penyelesaian konflik Papua?
Saya berharap, pemerintah bisa menyelesaikan konflik ini karena, kan, situasinya ialah masyarakat melawan pemerintah. Cuma dua pilihannya, berdialog atau perang. Saya ingin pemerintah harus bisa berdialog dengan masyarakat Papua karena semuanya merupakan bagian dari bangsa Indonesia.
Sebenarnya di Papua sudah diberlakukan otonomi khusus yang membuat kondisi ekonomi dan politik di sana jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pada masa Orde Baru. Dengan otonomi khusus, orang asli Papua sudah mendapatkan kewenangan yang lebih baik.
Kesulitan-kesulitan apa yang Anda alami selama mendamaikan berbagai konflik?
Kesulitannya adalah mengatasi perbedaan, menyatukan pandangan, dan bagaimana mengenal baik kedua belah pihak yang berkonflik. Sering kali orang banyak salah sangka dan mempertanyakan kenapa saya punya hubungan dengan Taliban dan GAM. Misalnya dalam konteks perdamaian Palestina-Israel, saya juga kenal baik dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Untuk mendukung perdamaian, kita harus mengetahui persoalan dari kedua belah pihak. (P-2)
Korps Relawan Bencana di bawah Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menyelenggarakan rangkaian Psychosocial Support Program bagi anak-anak dan guru terdampak gempa bumi di Kabupaten Poso.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Kabupaten Poso sebagai kawasan Warisan Geologi (Geoheritage) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 265.K/GL.01/MEM.G/2025.
Wakil residen RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan korban gempa bumi yang melanda Kabupaten Poso.
Kegiatan ini melibatkan personel Pos Kamtibmas Tamanjeka, Tim Alfa 1, dan Tim Alfa 2. Mereka mengangkat reruntuhan, meja, dan kursi yang rusak akibat gempa.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
SATGAS III Preventif Operasi Madago Raya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menggelar razia kendaraan di empat pos keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Minggu (10/8).
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved