Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM penyidik Bareskrim Polri dan tim laboratorium forensik (Labfor) telah memaparkan barang bukti ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penyidikan kasus bentrok Front Pembela Islam (FPI) dan polisi. Sampai saat ini, polisi belum menetapkan tersangka terkait kasus tersebut.
Pasalnya, penyidik dan tim Labfor Polri dipanggil Komnas HAM untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu (23/12). "Hari ini dari pagi sampai jam kurang lebih 16.30 WIB kami menyampaikan, membuka, memaparkan barang bukti yang sudah disita oleh penyidik," terang Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian, di Komnas HAM, Rabu (23/12).
Andi menuturkan pihaknya membawa barang bukti senjata api, baik milik petugas maupun laskar. Kemudian, lanjut Andi, pihaknya juga membawa barang bukti petunjuk dari forensik.
"Termasuk dengan voice note yang sebelumnya sudah beredar ke publik juga. Tapi kami lebih detail," ungkap Andi.
Terkait senpi, Andi membawa empat senjata pabrikan yang digunakan petugas.
"Untuk senpi itu ada empat senjata petugas pabrikan, kategorinya pabrikan kemudian ada juga dua senjata nonpabrikan yang bentuknya revolver," ucapnya.
"Kemudian untuk senjata tajam ada samurai, katana, clurit, dan tongkat yang ujungnya runcing," tambahnya. Pihaknya pun membawa total tujuh telepon seluler yang diduga digunakan para laskar dan petugas.
Sejauh ini, Andi menyebut pemeriksaan masih terus bergulir sehingga penyidikan belum mengerucut pada calon tersangka. "Kami masih terus bergulir karena saksi-saksi kan terus berkembang. Kami tetap melengkapi semua. Kami belum mau menyimpulkan dulu," pungkasnya.
Sebelumnya, terjadi bentrokan antara Laskar Front Pembela Islam (FPI) dan polisi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB. Peristiwa itu menyebabkan enam laskar FPI tewas ditembak oleh enam anggota polisi. (OL-14)
PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Tol Kutepat) di Sumatra Utara mempercepat pembangunan jalan tol tersebut.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) menargetkan kondisi jalan tol dalam menghadapi periode mudik Lebaran 2026
MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah jangan hanya terpaku pada jalan tol saat arus mudik Lebaran 2026. Perbaikan jalan arteri yang layak dapat menjadi alternatif.
PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat peningkatan arus lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek selama periode libur panjang Tahun Baru Imlek 2026.
Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan A Purwantono memprediksi ada 1,6 juta kendaraan meninggalkan dan memasuki wilayah Jabotabek melalui Jalan Tol Jasa Marga di libur Imlek 2026.
Menjelang periode mobilitas tinggi pada arus mudik Lebaran 2026, PT Hutama Karya (Persero) terus memacu pengerjaan pemeliharaan rutin di Ruas Tol Pekanbaru–Dumai (Permai).
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved