Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
BARESKRIM Polri menyurati Dewan Pers guna mengklarifikasi status kewartawanan dan perusahaan media dari Edy Mulyadi. Diketahui, Edy sempat dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi terkait kasus dugaan penyerangan Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek, pada Kamis (17/12).
Menurutnya, keterangan Edy diperlukan untuk menjelaskan video reportase di lokasi kejadian yang diunggah dirinya di kanal YouTube Bang Edy Channel. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, menuturkan pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi kepada Dewan Pers terkait status kewartawanan dan perusahaan media yang menaungi Edy.
"Kemarin (17/12), Saudara EM menolak diperiksa karena menyangkut UU Pers Nomor 40 Tahun 1999," papar Andi, Jumat (18/12). Andi berharap Dewan Pers dapat menanggapi surat klarifikasi serta memberi arahan dan petunjuk terkait hubungan suatu peristiwa tindak pidana ataupun perdata dengan wartawan.
"Termasuk produk jurnalistik yang disiarkan di perusahaan media ataupun pada perusahaan penerbitan pers," pungkasnya. Sebelumnya, konten Youtube Edy Mulyadi viral di media sosial. Edy membuat reportase kasus baku tembak polisi-FPI di tempat kejadian perkara (TKP) yang diunggah pada Rabu, 12 Desember 2020.
Di dalam videonya, Edy mengaku mewawancarai dua saksi mata di TKP. Dua saksi mata yang enggan disebutkan identitasnya menyebut tidak ada peristiwa baku tembak antara polisi dan enam laskar FPI di Rest Area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. (OL-14)
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Dewan Pers menyoroti perjanjian dagang RI-AS yang berpotensi membuka kepemilikan asing 100% di sektor media dan melemahkan aturan platform digital bagi pers.
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Dewan Pers mengeluarkan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai pungutan biaya untuk penyebaran pamflet imbauan kewaspadaan penyalahgunaan profesi pers di sejumlah daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved