Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
BARESKRIM Polri menyurati Dewan Pers guna mengklarifikasi status kewartawanan dan perusahaan media dari Edy Mulyadi. Diketahui, Edy sempat dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi terkait kasus dugaan penyerangan Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek, pada Kamis (17/12).
Menurutnya, keterangan Edy diperlukan untuk menjelaskan video reportase di lokasi kejadian yang diunggah dirinya di kanal YouTube Bang Edy Channel. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, menuturkan pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi kepada Dewan Pers terkait status kewartawanan dan perusahaan media yang menaungi Edy.
"Kemarin (17/12), Saudara EM menolak diperiksa karena menyangkut UU Pers Nomor 40 Tahun 1999," papar Andi, Jumat (18/12). Andi berharap Dewan Pers dapat menanggapi surat klarifikasi serta memberi arahan dan petunjuk terkait hubungan suatu peristiwa tindak pidana ataupun perdata dengan wartawan.
"Termasuk produk jurnalistik yang disiarkan di perusahaan media ataupun pada perusahaan penerbitan pers," pungkasnya. Sebelumnya, konten Youtube Edy Mulyadi viral di media sosial. Edy membuat reportase kasus baku tembak polisi-FPI di tempat kejadian perkara (TKP) yang diunggah pada Rabu, 12 Desember 2020.
Di dalam videonya, Edy mengaku mewawancarai dua saksi mata di TKP. Dua saksi mata yang enggan disebutkan identitasnya menyebut tidak ada peristiwa baku tembak antara polisi dan enam laskar FPI di Rest Area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. (OL-14)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Dewan Pers mengeluarkan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai pungutan biaya untuk penyebaran pamflet imbauan kewaspadaan penyalahgunaan profesi pers di sejumlah daerah.
Sepanjang 2025, isu kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta keberlanjutan ekonomi media menjadi tiga persoalan utama yang saling berkaitan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved