Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
BARESKRIM Polri menyurati Dewan Pers guna mengklarifikasi status kewartawanan dan perusahaan media dari Edy Mulyadi. Diketahui, Edy sempat dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi terkait kasus dugaan penyerangan Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek, pada Kamis (17/12).
Menurutnya, keterangan Edy diperlukan untuk menjelaskan video reportase di lokasi kejadian yang diunggah dirinya di kanal YouTube Bang Edy Channel. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi, menuturkan pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi kepada Dewan Pers terkait status kewartawanan dan perusahaan media yang menaungi Edy.
"Kemarin (17/12), Saudara EM menolak diperiksa karena menyangkut UU Pers Nomor 40 Tahun 1999," papar Andi, Jumat (18/12). Andi berharap Dewan Pers dapat menanggapi surat klarifikasi serta memberi arahan dan petunjuk terkait hubungan suatu peristiwa tindak pidana ataupun perdata dengan wartawan.
"Termasuk produk jurnalistik yang disiarkan di perusahaan media ataupun pada perusahaan penerbitan pers," pungkasnya. Sebelumnya, konten Youtube Edy Mulyadi viral di media sosial. Edy membuat reportase kasus baku tembak polisi-FPI di tempat kejadian perkara (TKP) yang diunggah pada Rabu, 12 Desember 2020.
Di dalam videonya, Edy mengaku mewawancarai dua saksi mata di TKP. Dua saksi mata yang enggan disebutkan identitasnya menyebut tidak ada peristiwa baku tembak antara polisi dan enam laskar FPI di Rest Area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. (OL-14)
Total ratusan paket disiapkan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekitar.
Jagung, menurut Arief, merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Para insan pers juga harus bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi etika jurnalistik. Sehingga, informasi yang diberikan kepada masyarakat memiliki tujuan yang baik.
Abdul menyebut penulis melaporkan soal kolomnya yang terbit hari 22 Mei dan peristiwa yang mengikutinya.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut komposisi Pengurus Dewan Pers baru Periode 2025-2028 yang dipimpin oleh Komaruddin Hidayat.
dewan pers
Tian membuat berita atas pesanan Advokat Junaedi Saibih yang juga menjadi tersangka lain dalam kasus ini. Dia mendapatkan keuntungan atas pekerjaan itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved